KBEonline.id- Pengembang Perumahan The Arthera Hill 2, Desa Jayasampurna, Kabupaten Bekasi, dikabarkan di periksa Polda Metro Jaya (PMJ).
Kabar itupun dibenarkan oleh Legal Pengembang Perumahan The Athera Hill 2, Ratna Damayanti.
“Ouh iya sedang berjalan pemeriksaan (di PMJ),”singkat Ratna usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi pada Rabu (30/7/25).
Baca Juga:Anjayyy .. Joki Asal Kabupaten Bekasi Cetak Sejarah di Kerjurnas Pacuan Kuda 2025, Jabar Juara UmumBupati Aep Sampai Geleng-geleng, Ada PNS Pemkab Jarang Masuk Tapi Absennya Penuh, Minta TPP Full Lagi
Kemudian saat singgung adanya strategi pemasan adanya promosi bebas banjir. Ratna menepis adanya strategi tersebut.”Kalau dari PT kami tidak ada ya promosi ‘bebas banjir’. Mungkin kalau marketing kami tidak mengetahuinya,”ucapnya
Ketua Paguyuban Athera Hill 2, Gervi menuturkan adanya informasi pemeriksaan yang dilakukan PMJ berharap bisa sampai ke pengadilan.
“Ya kalau dari harapan warga mah, semua naik ke pengadilan hukum. Karena warga butuh keadilan,”ucapnya.
Meskipun adanya penyidik yang melakukan pemeriksaan dari PMJ. Gervi menyampaikan bukan adanya laporan dari pihaknya.”Kami belum ada dimintai keterangan. Sebab dari paguyuban tidak pernah ada laporan.”ucap Gervi.
Menurut dia, adanya pengungkapan yang dilakukan terkait rumah bersubsidi bisaMasuk pengadilan.
”Kerugian Kami banyak. Tidak hanya soal banjir, tapi harta benda sebagian rusak dan harus beli sampai dua kali seperti mesin cuci dan TV. Jadi diharapkan PMJ bisa melihat yang dirasakan masyarakat,” tandasnya.
Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron memastikan untuk permasalahan banjir Perumahan Athera Hill 2 tidak menggunakan APBD Kabupaten Bekasi.
Baca Juga:Bupati Aep Lantik 6 Penyuluh Pertanian yang Tidak Ikut Ditarik ke Pusat, dan 7 Pegawai Fungsional LainPasar Raya 2025 Resmi Dibuka, Ratusan Seniman Kumpul, Wujud Komitmen Menjaga Warisan Budaya
Ia menyampaikan, meskipun pihak pengembang sudah menyerahkan lahan Prasarana Sarana Utilitas (PSU). Namun demikian masalah penanganan banjir tetap menjadi tanggung jawab pengembang.
“Saya telah mendengar akan ada rencana yang ‘mengatur’ dalam perbaikan itu (Athera Hill 2) menggunakan APBD. Pastinya kalau masuk akan kami coret. Sebab Pak Bupati juga sudah berstatement masalah tersebut menjadi tanggung jawab pengembang,”kata Ade.
Politisi Partai Golkar ini menyatakan, untuk biaya belanja pembangunan daerah dan belanja pegawai saja sudah tinggi biayanya. Bahkan Ada potensi masih kurang.