Menanti Respons Pemerintah Indonesia
Kini perhatian publik tertuju pada langkah konkret pemerintah. Apakah akan memenuhi seruan PBB dengan membuka penyelidikan independen yang transparan, atau justru memilih jalur tekanan hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik?
Keputusan tersebut tidak hanya menyangkut legitimasi politik, tetapi juga akan menentukan arah perjalanan demokrasi Indonesia di masa depan.
(*)