KBEonline.id – Puluhan pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Parlemen Pemuda dan Mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa menuntut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi serta DPRD setempat menghentikan praktik tunjangan-tunjangan mewah bagi pejabat.
Koordinator aksi, Jaelani Nurseha, menilai pemberian fasilitas berlebih bagi pejabat kontras dengan kondisi masyarakat yang tengah kesulitan. Ia menyebut, angka pengangguran di Bekasi masih tinggi meskipun wilayah ini dikenal sebagai kawasan industri terbesar di Asia Tenggara.
“Rakyat kita kesulitan, pengangguran merajalela, fasilitas kesehatan belum memadai. Tapi pejabat-pejabat hanya menikmati fasilitas mewah,” tegas Jaelani dalam orasinya, Senin (16/9).
Baca Juga:Tunjangan DPRD Bekasi di Tengah Kontras Realitas Rakyat, Potret Kesenjangan dan Kritik Pemuda-MahasiswaKumpulan Kode Redeem Free Fire Terbaru Hari Ini 16 September 2025, Klaim Hadiah Skin hingga Diamond Gratis!
Menurutnya, Kabupaten Bekasi dengan jumlah penduduk lebih dari tiga juta jiwa hanya memiliki 51 puskesmas. Hal ini membuat banyak warga terlantar saat mencari layanan kesehatan. “Tidak sedikit rakyat kita dibiarkan mati pelan-pelan di tengah kota industri,” ujarnya.
Jaelani juga menyoroti buruknya infrastruktur dan persoalan banjir yang terus berulang setiap tahun. Ia menilai tata kelola pembangunan di Bekasi lebih banyak berpihak pada kepentingan proyek pejabat daripada kesejahteraan rakyat.
“Bukan soal penertiban bangunan liar, tapi soal sistem dan tata ruang Kabupaten Bekasi yang harus segera dibenahi,” katanya.
Dalam aksinya, para mahasiswa menyerukan agar seluruh lapisan masyarakat ikut serta menyuarakan keresahan rakyat. Mereka menegaskan akan terus bergerak hingga Pemkab Bekasi benar-benar memperhatikan kesejahteraan masyarakat.
“Bekasi disebut bangkit, maju dan sejahtera, tapi faktanya jauh dari itu. Kalau tidak segera ada perbaikan, kami tidak akan berhenti di sini. Pemuda dan mahasiswa akan terus berjuang,” tutup Jaelani. (Iky)