Bagi kalangan pemuda dan mahasiswa, polemik Perbup ini bukan semata soal nominal tunjangan, tetapi tentang arah kebijakan fiskal daerah. “Kami mendesak DPRD dan Pemda Bekasi untuk meninjau ulang prioritas anggaran agar benar-benar berpihak pada rakyat. Bekasi harus maju, bangkit, dan sejahtera, bukan hanya jadi lumbung industri tetapi rakyatnya tetap tertinggal,” pungkas Jaelani. (Iky)
Tunjangan DPRD Bekasi di Tengah Kontras Realitas Rakyat, Potret Kesenjangan dan Kritik Pemuda-Mahasiswa
