BEKASI, KBEonline.id – Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, akhirnya angkat bicara menanggapi aksi unjuk rasa mahasiswa yang menuntut evaluasi tunjangan aparatur daerah.
Ade mengaku tidak bisa menemui langsung massa aksi karena pada saat bersamaan dirinya tengah menghadiri audiensi bersama kelompok masyarakat sipil Kabupaten Bekasi.
“Ya, pas mahasiswa demo itu saya kebarengan dengan ada audensinya kelompok masyarakat civil Kabupaten Bekasi,” kata Ade Kuswara Kunang kepada Cikarang Ekspres, Rabu (17/9).
Baca Juga:Pemkab Bekasi Tak Segan Menerapkan Sanksi Tegas, Termasuk Pemotongan TunjanganBupati Bekasi Dorong Peremajaan Satlinmas untuk Jaga Keamanan Masyarakat
Meski begitu, ia menegaskan telah menyampaikan sikap resmi bahwa pemerintah daerah siap mengikuti keputusan pemerintah pusat, termasuk apabila ada kebijakan pengurangan bahkan penghapusan tunjangan.
“Saya sudah sampaikan bahwa terkait masalah tunjangan, saya sebagai Bupati Bekasi kalau misalkan memang itu harus dikurangi apalagi sampai dihapus, kita siap saja,” tegasnya.
Ade menambahkan, penentuan mekanisme dan formula besaran tunjangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat, bukan kewenangan kabupaten/kota.
“Terkait masalah tunjangan ini ada rumusannya di pusat. Kalau misalkan pusat sudah mengesahkan, kita di kabupaten/kota tinggal mengikuti. Jadi kita sedang menunggu,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron Hanas, menegaskan pihak legislatif siap berkoordinasi dengan eksekutif untuk menindaklanjuti aspirasi mahasiswa.
“Pada prinsipnya kami bersama-sama Pak Bupati tentu saja siap mendiskusikan evaluasi terkait hal itu,” ujarnya.
Menurut Ade Sukron, DPRD sebagai bagian dari pemerintahan memiliki kewajiban untuk menyelaraskan langkah dengan aturan yang berlaku, tanpa menutup ruang bagi suara masyarakat.
Baca Juga:Polres Metro Bekasi Gagalkan TPPO Anak di Bawah Umur, Korban Dijanjikan Kerja di MalaysiaPertamina Patra Niaga RJBB Raih 63 Penghargaan di ENSIA 2025
“Tentu saja karena kami bagian dari pemerintahan, apa yang kami lakukan selaras dengan peraturan yang ada. Jadi yang kami lakukan tentu menyikapi yang ada. Kami akan komunikasi mengevaluasi yang menjadi aspirasi,” jelasnya.
Pernyataan kedua pimpinan daerah ini mempertegas bahwa baik eksekutif maupun legislatif membuka peluang untuk meninjau ulang pos anggaran tunjangan, meski keputusan akhir tetap bergantung pada arahan resmi pemerintah pusat.
Sebelumnya diberitakan, Puluhan aktivis mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Badan Parlemen Pemuda dan Mahasiswa (BPPM) menggelar aksi unjuk rasa mendesak revisi kebijakan fiskal berkaitan tinggi nominal tunjangan DPRD Kabupaten Bekasi.