Nama-nama seperti Presiden Isaac Herzog, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, hingga Menteri Pertahanan Yoav Gallant disebut secara eksplisit sebagai pihak yang bertanggung jawab, bukan hanya dalam pengambilan keputusan militer, tetapi juga dalam retorika politik yang mendorong kebijakan pemusnahan.
Tragedi Kemanusiaan
Ketua Komisi, Navi Pillay, menegaskan bahwa laporan ini merupakan peringatan keras bagi dunia. Sejak eskalasi militer Israel di Gaza pada Oktober 2023, korban sipil meningkat secara drastis.
Hingga pertengahan September 2025, data Kementerian Kesehatan Gaza mencatat lebih dari 65 ribu orang tewas dan 165 ribu lainnya terluka.
Baca Juga:Gen Z Harus Tahu, Standar Kecantikan Sejati Lahir dari Keseimbangan, Simak Penjelasan Femmy FyberSabar, APBD Perubahan Kabupaten Bekasi Masih Dikoreksi Provinsi Jawa Barat
Angka ini tidak hanya mencerminkan dampak serangan langsung, tetapi juga hasil strategi blokade total terhadap kebutuhan dasar.
Air bersih, listrik, bahan pangan, serta bantuan medis ditutup rapat, menjadikan Gaza ruang hidup yang runtuh.
Situasi tersebut mempertegas bahwa kebijakan Israel tidak lagi sekadar operasi militer, melainkan pola yang terencana menuju penghancuran sistematis sebuah kelompok.
Selain blokade, laporan juga menyoroti penggunaan kekerasan seksual, penahanan sewenang-wenang, serta penghancuran fasilitas publik seperti rumah sakit dan sekolah.
Semua tindakan ini tidak hanya melemahkan kelompok perlawanan, tetapi juga merusak struktur sosial warga sipil. Dalam perspektif hukum internasional, praktik semacam ini menegaskan adanya “niat genosida” yang tidak dapat disamarkan dengan dalih keamanan nasional.
Bantahan Israel
Salah satu penyusun laporan terbaru PBB yang menyatakan Israel telah melakukan genosida di Gaza membantah keras klaim pemerintah Israel yang menolak temuan tersebut.
Chris Sidoti, anggota Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB untuk Wilayah Palestina yang Diduduki, menuding pemerintah Israel menggunakan apa yang ia sebut sebagai “propaganda ChatGPT” untuk menutupi fakta kejahatan mereka terhadap warga Palestina di Jalur Gaza.
Baca Juga:Begini Cara Menikung Aman Mengendarai Motor, Perjalanan Jadi Lebih NyamanTempat Hits di Galuh Mas Ini Bikin Alis dan Bulu Matamu Makin Cetar, Gak Percaya? Coba Sendiri
Dalam konferensi pers bersama Ketua Komisi Navi Pillay, Sidoti mengkritik pola respons Israel yang selalu berulang setiap kali laporan pelanggaran HAM diterbitkan.
“Jawaban mereka selalu sama, diulang-ulang, bahkan kini seperti keluaran ChatGPT,” ujar Sidoti sebagaimana dikutip Al Jazeera.
Dengan nada satir, ia menambahkan bahwa meski Israel menghabiskan dana besar di Kementerian Luar Negeri untuk tujuan propaganda, hasil yang disampaikan tetap tidak menunjukkan orisinalitas.