KABUPATEN BEKASI – Reses DPRD Kabupaten Bekasi kali ini terasa berbeda. Selama 1-3 November 2025, para anggota dewan tak hanya menyerap aspirasi masyarakat, tapi juga menjadi ajang melaporkan hasil kerja mereka dan buka-bukaan menyampaikan kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami penyesuaian.
“Reses ini adalah kesempatan bagi teman-teman di legislatif untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait kinerja yang sudah kita lakukan selama ini dan kondisi keuangan daerah yang akan memengaruhi pembangunan di tahun 2026,” kata Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron, Jumat (31/10).
Politisi Partai Golkar itu menjelaskan, keuangan daerah saat ini mengalami koreksi akibat kebijakan pemerintah pusat. Sementara, langkah menggali potensi pendapatan baru masih dalam tahap awal.
Baca Juga:Cara Ajukan Pinjaman KUR BRI 2025 Mulai Rp10 hingga Rp100 Juta dengan Cicilan 60 Bulan Buat Modal UsahaSetelah 50 Tahun Tayang, Super Sentai Resmi Berhenti, Diduga Merugi
“Hal ini perlu disampaikan agar masyarakat memahami situasi yang sedang dihadapi, termasuk kebijakan Pemerintah Daerah yang akan dilakukan di tahun 2026 seperti memberikan santunan kematian bagi warga tidak mampu,” ucapnya.
Ade menegaskan, reses bukan hanya ajang seremonial, tapi juga wadah untuk menjembatani komunikasi dua arah antara masyarakat dan wakilnya di parlemen. Ia berharap kegiatan kali ini berjalan lancar dan aspirasi warga bisa diserap secara konkret.
“Usulan masyarakat tidak selalu soal infrastruktur. Banyak juga yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, persoalan sampah, hingga ketenagakerjaan. Bahkan ada yang jadi kewenangan provinsi atau pusat. Semua itu bisa disampaikan,” tuturnya.
Ade menambahkan, berbagai masukan yang belum sempat masuk dalam APBD 2026 akan diperjuangkan agar bisa dimasukkan dalam APBD Perubahan mendatang.
“Intinya, kita ingin masyarakat tahu kondisi sebenarnya dan ikut berperan dalam menentukan arah pembangunan daerah,” pungkasnya. (Iky)