KBEonline.id- Kabupaten Bekasi sedang mencekam. KPK terus bergerak cepat di Pemkab Bekasi. Sebelum ruang kerja Bupati Ade Kunang disegel KPK sudah OTT 9 orang di Bekasi dan Jakarta.
Ya. Sebelum menyegel ruangan kerja Bupati Ade Kunang KPK juga sudah menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Jakarta dan Bekasi.
Dalam operasi tersebut, tim penindakan KPK mengamankan uang tunai sekitar Rp 900 juta serta sembilan orang yang kini masih menjalani pemeriksaan intensif.
Baca Juga:Liburan Sekolah Seru Bareng Keluarga, 6 Wisata Edukasi Murah di Karawang dengan Fasilitas LengkapSelain Ruangan Bupati Bekasi KPK Juga Segel Kantor Disbudpora
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan uang tunai tersebut merupakan salah satu barang bukti utama yang disita saat OTT berlangsung.
Uang tersebut diduga berkaitan langsung dengan dugaan tindak pidana korupsi yang sedang diusut lembaga antirasuah.
“Tim juga mengamankan barang bukti berupa sejumlah uang dalam bentuk tunai sekitar Rp 900 juta,” ujar Budi kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (18/12/2025).
Budi menjelaskan, sebelum melaksanakan OTT, KPK telah melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Kepolisian.
Koordinasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum yang terintegrasi, mengingat terdapat unsur penegak hukum yang turut diamankan dalam operasi ini.
Sembilan orang yang terjaring OTT diketahui ditangkap di beberapa lokasi berbeda di Jakarta dan Bekasi.
Seluruhnya saat ini masih berstatus terperiksa, sementara penyidik KPK mendalami peran masing-masing pihak serta menelusuri aliran dana yang diamankan.
Baca Juga:Sebentar Lagi Pengumuman PPG Guru Tertentu Tahap 3, 4, dan 5 Diumumkan, Begini Informasi Pentingnya!BREAKINGNEWS! Ruangan Bupati Bekasi Disegel KPK
“Nanti perkembangan selanjutnya, termasuk status hukum, kronologi, dan konstruksi perkaranya, akan kami sampaikan secara lengkap pada kesempatan berikutnya,” kata Budi.
KPK mengungkapkan, dari sembilan orang yang diamankan, terdapat satu orang oknum jaksa, dua pengacara, serta enam pihak dari unsur swasta.
Keterlibatan aparat penegak hukum dalam OTT ini kembali menjadi perhatian publik, seiring komitmen KPK memberantas praktik korupsi di lingkungan penegakan hukum.
Sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, KPK memiliki waktu 1 x 24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan, apakah akan ditetapkan sebagai tersangka atau dilepaskan.
KPK menegaskan akan menyampaikan informasi secara transparan dan komprehensif setelah proses pemeriksaan awal rampung, termasuk terkait dugaan tindak pidana, peran masing-masing pihak, serta pasal yang akan disangkakan dalam perkara tersebut. ***