KBEonline.id – Kabupaten Bekasi kehilangan salah satu tokoh penting dalam sejarah pemerintahannya. Mantan Bupati Bekasi, Mochammad Djamhari, meninggal dunia pada Senin (12/1) malam sekitar pukul 21.00 WIB di Bandung.
Kepergian Djamhari menandai berakhirnya perjalanan seorang perwira militer yang pernah memimpin Bekasi pada masa transisi penting, ketika wilayah ini bergerak dari daerah agraris menuju kawasan industri strategis nasional.
Mochammad Djamhari lahir pada 2 November 1943. Sebelum terjun ke pemerintahan daerah, ia dikenal sebagai perwira militer yang kemudian dipercaya memimpin Kabupaten Bekasi. Djamhari menjabat sebagai Bupati Bekasi periode 1993-1998, didampingi Wakil Bupati Dede Satibi.
Baca Juga:Kasus OTT Ade Kunang Merembet Kemana-mana, KPK Panggil Tujuh Saksi Lagi, Termasuk Dewan IIn FarihinAda Ruangan Diduga Diskotik, Ketua Komisi I DPRD Tegaskan Tolak Kehadiran Theatre Night Mart
Pemilihan Djamhari sebagai bupati berlangsung pada 9 Oktober 1993 melalui mekanisme pemilihan di DPRD Kabupaten Bekasi, yang kala itu masih menjadi satu-satunya jalur penentuan kepala daerah. Dalam pemilihan tersebut, Djamhari unggul signifikan dari dua kandidat lainnya, yakni Kailani AR dan Nonon Sonthanie. Dari total 45 suara anggota DPRD, Djamhari meraih 31 suara, sementara Kailani AR memperoleh 8 suara dan Nonon Sonthanie 6 suara.
Ketua DPRD Kabupaten Bekasi saat itu, Abdul Manan, bahkan menyebut pencalonan dan kemenangan Djamhari sebagai salah satu yang paling mulus dalam sejarah pemilihan kepala daerah di Bekasi. Djamhari kemudian dilantik secara resmi sebagai Bupati Bekasi pada 9 November 1993.
Selama memimpin, Djamhari menghadapi tantangan besar berupa laju industrialisasi yang kian pesat. Kabupaten Bekasi pada era 1990-an mulai berkembang sebagai kawasan industri penyangga ibu kota, dengan masuknya berbagai kawasan industri berskala nasional dan internasional. Dalam konteks tersebut, Djamhari berupaya menjaga keseimbangan antara pembangunan industri dan keberlangsungan desa-desa yang menjadi basis sosial masyarakat Bekasi.
Ia sempat menggagas konsep “kembali ke desa”, sebuah gagasan yang bertujuan memperkuat peran desa agar tidak tertinggal di tengah ekspansi kawasan industri dan urbanisasi yang masif. Namun, gagasan tersebut berjalan beriringan dengan realitas bahwa industrialisasi di Bekasi terus melaju cepat dan menjadi arah utama pembangunan daerah saat itu.
Salah satu peristiwa penting yang terjadi di masa kepemimpinan Djamhari adalah peningkatan status Kota Administratif Bekasi menjadi kota otonom penuh pada 1996. Proses tersebut berada dalam pengawasan Pemerintah Kabupaten Bekasi dan menjadi tonggak penting pemisahan kewenangan antara kabupaten dan kota. Kailani AR, yang sebelumnya menjabat sebagai wali kota administratif, kemudian ditetapkan sebagai Wali Kota Bekasi pertama setelah status otonomi disahkan.