Namun, menjelang akhir masa jabatannya, situasi politik nasional berubah drastis. Gelombang reformasi yang dipicu krisis ekonomi dan lengsernya Presiden Soeharto pada Mei 1998 turut berdampak besar hingga ke daerah. Djamhari menghadapi tekanan politik dan sosial, termasuk aksi demonstrasi dari Persatuan Aksi Mahasiswa Reformasi Bekasi.
Kelompok mahasiswa tersebut menuntut Djamhari mundur dari jabatannya dengan tudingan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), isu yang mengemuka secara nasional pada era reformasi. Tekanan yang terus berlanjut akhirnya mendorong Djamhari mengajukan surat pengunduran diri kepada Gubernur Jawa Barat dan Menteri Dalam Negeri.
Pada 9 November 1998, tepat lima tahun setelah pelantikannya, Djamhari resmi mengakhiri masa jabatannya sebagai Bupati Bekasi. Posisi tersebut kemudian diisi oleh Wikanda Darmawijaya sebagai bupati pengganti.
Baca Juga:Kasus OTT Ade Kunang Merembet Kemana-mana, KPK Panggil Tujuh Saksi Lagi, Termasuk Dewan IIn FarihinAda Ruangan Diduga Diskotik, Ketua Komisi I DPRD Tegaskan Tolak Kehadiran Theatre Night Mart
Kepergian Mochammad Djamhari menjadi bagian dari catatan sejarah panjang Kabupaten Bekasi, terutama pada masa transisi dari era Orde Baru menuju reformasi. Terlepas dari dinamika dan kontroversi yang mengiringi akhir kepemimpinannya, Djamhari tercatat sebagai salah satu figur yang memimpin Bekasi di tengah perubahan besar arah pembangunan dan tata kelola pemerintahan daerah. (Iky)