PEMILUKADA, di Antara Demokrasi Langsung atau Perwakilan 

Dadan
Dadan Suhendarsyah
0 Komentar

Namun faham Demokrasi pun pada akhirnya menghasilkan banyak corak penyesuaian, dengan turunannya seperti Demokrasi LIBERAL dan demokrasi SOSIALIS. bahkan saat masuk ke Indonesia, terciptalah model Demokrasi PANCASILA, dengan penekanan pada budaya musyawarah dan PERWAKILAN, sebagaimana esensi sila ke-4 Pancasila.Semenjak berdiri, Indonesia berulang kali mengalami perubahan model dalam menentukan Presiden.

Sehari setelah Proklamasi, Soekarno ditetapkan sebagai Presiden melalui kesepakatan bersama para anggota PPKI, bukan dipilih oleh rakyat. Soeharto pun demikian, menjadi Presiden melalui demokrasi Perwakilan (dipilih MPR). Sistem perwakilan ini bertahan hingga Pemilu pertama di era reformasi yang menghasilkan Presiden Gusdur (diteruskan Megawati).

Sedangkan Pemilihan Langsung dimulai pada saat Pemilu 2004, dan SBY memperoleh kepercayaan rakyat sebagai Presiden pertama produk pemilu langsung.Tidak hanya Pilpres, untuk Pilkada pun Indonesia mengalami perubahan sistem, dimulai dari ditunjuk oleh Presiden, lalu dipilih oleh DPRD dan selanjutnya dipilih rakyat. Tentu pergantian sistem tersebut selalu menimbulkan polemik dan ada plus minusnya.

Baca Juga:Dari Indonesia ke Swiss, Apa yang Perlu Diketahui dari WEF Davos 2026?Sebagian Besar Kabupaten Bekasi Masih Terdampak Banjir, 1336 Keluarga Mengungsi

Semua ide gagasan tentang sIstem kepemimpinan nasional ataupun lokal merupakan eksperimen untuk mencari format terbaik yang mampu mewujudkan cita-cita rakyat sebagai pemilik daulat, yaitu negara merdeka yang adil makmur.Sistem penentuan pemimpin bukanlah TUJUAN akhir, namun hanya semata ALAT atau JALAN, sebab mandat rakyat adalah perwujudan WELFARE STATE atau NEGARA KESEJAHTERAAN.

Tentunya rakyat tidak berharap perdebatan sistem Pemilukada, baik pihak yang maksa merubah ataupun ngotot bertahan, lebih mengedepankan kalkulasi politis untuk sekedar merebut atau mempertahankan jejaring kekuasaan.

Pada titik inilah Daulat Rakyat sebagai esensi negara Demokrasi harus dimaknai oleh para elite maupun rakyat dengan berlandaskan pada kepentingan bersama dan filosofi berdirinya sebuah bangsa, yang memiliki kesamaan sejarah di masa lalu dan juga kesamaan cita-cita untuk masa depan.

Pilkada langsung lebih mencerminkan daulat rakyat, bukan hanya pestanya para elite kekuasaan. Rakyat merasa dilibatkan untuk menentukan pemimpinnya, ada efek geliat ekonomi, diantaranya bagi jasa percetakan, konveksi, media massa, lembaga penyelenggara, jasa iklan dan publikasi, Lembaga Survei atau konsultan politik, dan banyak lagi.

0 Komentar