KBEONLINE.ID – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Karawang menilai mandeknya pembangunan kepemudaan di Kabupaten Karawang tidak lepas dari dugaan kongkalikong antara legislatif dan eksekutif. Padahal, jumlah pemuda di Karawang sangat besar atau “segede gaban” dan seharusnya menjadi kekuatan utama dalam mendorong kemajuan daerah.
Ketua PC PMII Karawang Mahardika menyampaikan bahwa hingga saat ini Karawang belum memiliki blueprint kepemudaan yang jelas dan terarah. Kondisi tersebut berdampak pada posisi pemuda yang hanya dijadikan sebagai angka statistik, bukan sebagai subjek pembangunan yang dilibatkan secara aktif dan strategis.
“Pemuda Karawang jumlahnya besar, tetapi tidak pernah benar-benar ditempatkan sebagai aktor pembangunan. Tanpa blueprint kepemudaan, kebijakan yang lahir hanya bersifat seremonial dan tidak menyentuh kebutuhan riil pemuda,” tegas Ketua PC PMII Karawang.
Baca Juga:Begini Tata Cara Lolos Jadi Guru SMA Garuda, Simak Sampai Tuntas!Perkuat Ketahanan Lingkungan, Pertamina Patra Niaga JBB Tanam 1.300 Pohon Endemik di Kabupaten Bandung
PMII Karawang sebelumnya telah menyampaikan sikap dan pandangan kritis terkait persoalan kepemudaan, sekaligus menegaskan akan melanjutkan advokasi hingga tahap Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kabupaten Karawang. Namun faktanya, hingga hari ini permohonan RDP tersebut tidak mendapatkan respons yang jelas dari DPRD.
Bagi PMII Karawang, sikap DPRD yang terkesan menghindar ini menunjukkan lemahnya komitmen dalam menjalankan fungsi representasi dan pengawasan. Bahkan, kondisi tersebut memperkuat dugaan adanya kongkalikong antara DPRD Karawang dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dalam membiarkan persoalan kepemudaan terus stagnan.
“Ketika aspirasi pemuda diabaikan dan ruang dialog ditutup, kami melihat ada kesepakatan diam antara legislatif dan eksekutif untuk tidak serius membahas masa depan pemuda Karawang,” lanjutnya.
PMII Karawang menegaskan bahwa Karawang tidak akan pernah benar-benar maju jika pembangunan pemudanya terus diabaikan. Oleh karena itu, PMII menyatakan akan terus mengawal isu ini dan mendesak DPRD serta pemerintah daerah agar segera membuka ruang dialog dan menyusun arah kebijakan kepemudaan yang jelas, terukur, dan berpihak pada pemuda.
“Pemuda bukan beban, melainkan modal utama pembangunan. Jika pemuda terus dipinggirkan, maka Karawang sedang mempertaruhkan masa depannya sendiri,” tutup Ketua PC PMII Karawang.