Pertanyaannya kembali lagi: siapa yang bertanggung jawab?
Sering kali, ketika ada masalah jalan rusak, sampah menumpuk, banjir datang refleks pertama kita adalah menyalahkan pemerintah. Padahal, menjaga Cikarang bukan hanya urusan bupati, camat, atau dinas teknis. Ini urusan bersama.
Pemerintah memang memiliki kewenangan dan anggaran. Mereka wajib memastikan tata kelola berjalan baik, penegakan aturan tegas, dan pelayanan publik maksimal. Tapi masyarakat punya peran yang tak kalah penting: menjadi pengawas sosial, pelaku perubahan, dan penjaga nilai.
Contoh paling sederhana adalah soal sampah. Sebesar apa pun anggaran kebersihan, jika warga masih membuang sampah sembarangan, maka masalah tak akan selesai. Sungai akan tetap tercemar. Saluran air akan tetap tersumbat. Dan setiap musim hujan, kita akan kembali menyalahkan cuaca.
Baca Juga:Tugu Bambu Runcing di Cikarang Ditabrak, Sejarah Terluka: Warung Bongkok Bukan Sekadar Simbol JalanTak Ada Ampun! Polres Metro Bekasi Amankan Terduga Pelaku Pungli Pasar Baru Cikarang
Menjaga Cikarang berarti memulai dari hal kecil: tidak merusak fasilitas umum, tidak terlibat tawuran, tidak membiarkan praktik pungli, berani melapor ketika melihat penyimpangan. Keberanian warga untuk bersuara dan peduli adalah fondasi kota yang sehat.
Ada satu hal yang sering luput dari pembahasan: identitas lokal. Cikarang yang dulu dikenal sebagai wilayah agraris dengan sawah dan kebudayaan Betawi serta Sunda yang kental, kini berubah drastis menjadi kawasan urban-industrial.
Perubahan memang tak terelakkan. Namun, tanpa kesadaran menjaga akar budaya, kita bisa kehilangan jati diri. Generasi muda tumbuh di tengah gedung-gedung tinggi tanpa mengenal sejarah tanahnya sendiri.
Padahal, menjaga Cikarang bukan hanya soal infrastruktur dan ekonomi. Ia juga tentang merawat memori kolektif, nilai gotong royong, dan rasa kebersamaan. Jangan sampai Cikarang hanya menjadi tempat bekerja, bukan tempat pulang secara emosional. Ketika rasa memiliki hilang, maka kepedulian pun ikut memudar.
Pertumbuhan pesat selalu membawa dua sisi mata uang. Di satu sisi, lapangan kerja terbuka. Di sisi lain, kesenjangan sosial bisa melebar.
Tidak semua warga merasakan manfaat yang sama dari geliat industri. Ada yang hidupnya meningkat, ada pula yang terpinggirkan. Jika kesenjangan ini tak dikelola dengan bijak, potensi konflik sosial terbuka lebar.
Fenomena tawuran remaja, balap liar, hingga kenakalan yang meningkat di sejumlah titik adalah alarm keras. Generasi muda yang seharusnya menjadi aset masa depan justru terancam kehilangan arah.