“Dari delapan poin tadi, tentu menjadi tugas kami bagaimana hal-hal yang menjadi konsen tersebut bisa kita kawal bersama. Beberapa poin juga memang sedang kita lakukan,” ujarnya.
Ade Sukron menjelaskan, salah satu instrumen penting dalam pengawasan adalah melalui pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah. Momentum tersebut akan dimanfaatkan DPRD untuk mengevaluasi kinerja pemerintah secara lebih terukur.
“Kita akan melihat LKPJ, dan itu bisa menjadi momentum untuk melakukan pengawasan secara periodik,” katanya.
Baca Juga:Timnas Indonesia Disebut Setara dengan Italia Ini AlasannyaPesta Pernikahan Berujung Maut di Purwakarta Tamu Mabuk Tewaskan Tuan Rumah
Selain fungsi pengawasan, DPRD juga akan menjalankan peran legislasi dengan merumuskan regulasi yang berpihak kepada masyarakat. Ia menyebut, sejumlah tuntutan mahasiswa yang berkaitan langsung dengan kewenangan DPRD akan ditindaklanjuti melalui pembentukan aturan.
“Yang kedua, terkait hal-hal yang diinginkan teman-teman yang langsung menjadi kewenangan DPRD adalah membuat regulasi. Kita memiliki pekerjaan untuk menghadirkan kebijakan yang berafirmasi terhadap masyarakat Bekasi,” jelasnya.
Ia memastikan, seluruh aspirasi tersebut akan menjadi perhatian serius dan akan dibahas lebih lanjut bersama pihak terkait agar dapat diimplementasikan secara konkret. “Tentu hal tersebut akan kami jadikan perhatian dan nanti kita bahas bersama-sama,” imbuhnya.
Ketua HMI Cabang Bekasi, Adhil Laksono Murti menegaskan komitmen mahasiswa untuk terus mengawal seluruh tuntutan yang telah disampaikan dalam forum dialog bersama Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Ia mengapresiasi pihak kepolisian dan DPRD yang telah memfasilitasi terselenggaranya forum tersebut, sehingga mahasiswa dapat menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Plt Bupati dan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD).
“Kami berterima kasih kepada Kapolres Metro Bekasi Kabupaten dan rekan-rekan di DPRD yang sudah membantu komunikasi hingga terlaksananya kegiatan hari ini,” ujarnya.
Namun demikian, Adhil menekankan bahwa yang paling penting bukan sekadar forum dialog, melainkan komitmen nyata dari pemerintah daerah untuk menjalankan seluruh tuntutan mahasiswa.
Baca Juga:Pemudik Motor Asal Kuningan Dibegal di Jalur Lingkar Tanjungpura, Sang Begal Tinggalkan Jejak Sarung TanganTujuh Kebiasaan Sehari-hari yang Tanpa Disadari Dapat Merusak Kesehatan Otak
“Prinsipnya, kami ingin OPD dan Plt Bupati berkomitmen mengawal dan menjalankan semua tuntutan yang sudah kami sampaikan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, delapan poin tuntutan yang diajukan masih bersifat umum, sehingga diperlukan pertemuan lanjutan untuk membahas secara lebih spesifik agar solusi yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran.