“Pada prinsipnya penyelenggara pemilu harus netral, ini yang menjadikan suatu komitmen apalagi sudah di atur dengan undang-undang. Tentunya kita juga memiliki batasan dalam konteks ini kita juga punya DKPP untuk memastikan para penyelenggara netral,” kata dia.
“Kami sih berharap semua penyelenggara dalam hal ini KPU dan Bawaslu dapat menjaga integritas berkaitan dengan preferensi politik apapun terhadap para calon terkecuali di bilik suara,” sambungnya.
Dengan begitu, Syaiful meminta masyarakat juga perlu memonitoring dan mengawasi para penyelenggara pemilu ini jikalau terdapat atau terindikasi melenceng dari fakta integritas yang memang mereka lakukan tidak sesuai fakta bisa langsung disampaikan atau dilaporkan.
Baca Juga:KPU Kabupaten Bekasi Resmi Lantik 561 PPS untuk Pilkada 2024Musdus Pemdes Sukadami Cikarang Selatan Telah Rampung
“Masyarakat juga perlu memonitor dan mengamati mengawasi penyelenggaraan pemilu jikalau ada penyelenggara pemilu yang terindikasi tidak sesuai dengan fakta integritas bisa di sampaikan dan dilaporkan,” ungkapnya.
Selain itu, menyangkut netralitas para Aparat Sipil Negara (ASN) termasuk TNI dan Polri, pihaknya mengingatkan dan memastikan seluruhnya bersikap netral. Sebab komitmen netralitas itu sudah tertuang di dalam kerjasama Menpan-RB dan Kemendagri berkaitan dengan netralitas.
“Jadi memang potensi (pelanggaran-red) yang cukup tinggi terhadap Pilkada ini keterlibatan para ASN tersebut. Khususnya untuk ASN bersikap netral itu menjadi pokok atau paling penting di era yang seperti ini,” kata dia.
“Karena ASN itu kan sebagai pegawai pemerintah yang notabene nya melayani masyarakat tanpa melihat kelompok dan golongan, oleh karena itu, salah satu tugas kita yakni memastikan ASN,TNI dan Polri netral, kita juga punya kerjasama dengan Menpan RB dan Kemendagri berkaitan dengan netralitas ASN itu,” tandasnya. (Iky)