Bupati Ditantang Cabut SK Dirut PDAM

Bupati Ditantang Cabut SK Dirut PDAM
AKSI DEMO; Belasan Mahasiswa yang mengatasnamakan Konsorsium Pemuda dan Rakyat Bekasi (KOSNPIRASI) menggelar aksi unjuk rasa di depan komplek pemda Bekasi, desa Sukamahi, Cikarang Selatan, Senin (2/11/2020).
0 Komentar

Usep Dinilai Gagal dalam Memimpin Perusaahn Plat Merah

CIKARANG PUSAT – Belasan Mahasiswa yang mengatasnamakan Konsorsium Pemuda dan Rakyat Bekasi (KOSNPIRASI) menggelar aksi unjuk rasa di depan komplek pemda Bekasi, desa Sukamahi, Cikarang Selatan, Senin (2/11/2020).

Korlap Konspirasi Ifky Arendas mengatakan SK Bupati Nomor : 500/Kep.332- Admrek/2020 Tentang penugasan kembali Direktur Utama Perusahaan Air Minum Tirta Bhagasasi itu menyalahi aturan. Sebab menurutnya Usep Rahman Hakim telah gagal dalam memimpin perusahaan air milik daerah tersebut.

“Direktur utama di naikan dengan 3 kali masa jabatan harus dengan syarat Berprestasi sedangkan dalam pendapatan 2 tahun terakhir BUMD ini tidak mencapai dengan target PAD yang di tetapkan Pemda Kabupaten Bekasi,” ungkap Mahasiswa Pelita Bangsa tersebut kepada Cikarang Ekspres, Senin (2/11/2020).

Baca Juga:Komisi I Minta Diskanlut Perhatikan Nasib NelayanMelihat Aktivitas Pasien Covid-19 di Balik Ruang Isolasi RSUD Karawang

Ifki Arendas pun menilai kegagalan Usep Rahman Salim dalam memimpin Perusahaan berplat merah ini karena Perusahaan Swasta dibiarkan leluasa mengelola dan menjual air langsung ke pelanggan.

“ Penjualan air langsung oleh WTP Swasta adalah bentuk Kapitalisasi Air atau Swastanisasi Sumber daya Air. Dan hal ini jelas bertentang dengan Undang undang dasar pasal 33 ayat 3 dan Putusan mahkamah agung tentang pembatasan undang undang sumber daya air pada tahun 2013. Ini pun bukti kegagalan Direktur Utama menjalankan amanah Bupati selama dua periode, seharusnya Bupati tidak mengangkatnya kembali dan kami mendesak agar SK tersebut dibatalkan” terangnya.

Selain itu, masa aksi menyayangkan ketika aksi tersebut Pemkab Bekasi mendelegasikan pegawai yang tidak kompeten dalam menjawab tuntutan – tuntutan mereka. Padahal hal ini sebagai bentuk check and balance masyarakat dalam mengawasi kinerja BUMD.

“Aneh ketika kami diminta perwakilan untuk beraudiensi, kita malah di temui oleh manusia yang tidak jelas kedudukannya, kami merasa kecewa dan dibohongi,” tandasnya. (mil/Jio)

0 Komentar