CIKARANG PUSAT –Masyarakat Bekasi menyoroti dugaan GTK Non ASN banyak mengalami pemotongan dana BOS darui pemerintah pusat. Hal itu terungkap atas keluahan atau aspirasi pada Puluhan guru Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Kabupaten Bekasi yang melakukan aksi demonstrasi di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi di Jalan Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Senin (6/9/2021)
Masyarakat Bekasi Suganda Nahampun meminta penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan pungli di Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasiz diketahui disinyalir dana disunat yang harus diterima GTK di tiap sekolah, GTK Non ASN banyak mengalami pemotongan dana BOS Pusat.
“Ini sungguh keterlaluan jika adanya terjadi seperti itu, kami harapkan agar penegak hukum segera turun dan melakukan penyelidikan tekair disinyalir adanya sunat GTK Non ASN banyak mengalami pemotongan dana BOS Pusat,” kata pria yang menjabat sebagai Koordinator Lembaga Masyarakat Indonesia (LAMI) ini.
Ia mengaku prihatin adanya informasi bahwasannya disinyalir ada pengangkatan GTK Non ASN baru itu berbau dugaan transaksional. “Ini harus menjadi perhatian buat PJ Bupati Bekasi jika itu terbukti harus mengevaluasi Kadis Pendidikan Kabupaten Bekasi,” tandasnya.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Carwinda saat dihubungi gawai teleponnya belum ada respon darinya. Dikabarkan sebelumnya Puluhan guru Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Kabupaten Bekasi menggeruduk Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi di Jalan Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Senin (6/9/2021). Kedatangan guru honorer tersebut untuk meminta pemerintah setempat untuk mencopot Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Carwinda.
Dengan memakai seragam guru pengajar, puluhan honorer membawa bendera bertahan di pintu masuk dan meminta pemerintah untuk segera menindaklanjuti tuntutan guru yang tergabung dalam Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Kabupaten Bekasi. Bahkan, mereka akan terus melalukan aksi dan menginap hingga tuntutanya dikabulkan.
Dalam orasinya, Ketua FPHI Kabupaten Bekasi, Andi Heriyana meminta Penjabat Bupati Bekasi, Dani Ramdan segera mengevaluasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi. Sebab, banyak masalah dalam dunia Pendidikan yang bermasalah.”Karena banyak dosa sejarah dalam dunia Pendidikan di Kabupaten Bekasi,” katanya.
Andi menjelaskan, salah satu permasalahan yakni dana BOS Regular yang bersumber dari APBN banyak bermasalah. Misalnya, dana di sunat yang harus di terima GTK di tiap sekolah, GTK Non ASN banyak mengalami pemotongan dana BOS Pusat.”Ini pungli dan jadi gratifikasi. Patut diduga Dinas Pendidikan menjadi sarang mafia dan sindikat,” ujarnya.
Selain itu, mereka menuntut pemerintah segera mengangkat GTK Non ASN baru tanpa masa pengabdian, sementara GTK Non ASN (Guru dan Tenaga Kependidikan) yang telah puluhan tahun mengabdi diabaikan. Pengangkatan GTK Non ASN baru itu berbau anyir kongkalingkong dan disinyalir berbau uang.
Andi menduga Carwinda lebih asik jualan rumah kepada GTK Non ASN, yang di sinyalir berbau uang, ketimbang melakukan kerja perofesional dan kerja focus atas tugasnya sebagai Kadisdik. Hampir tiap Kecamatan beredar seruan agar GTK beli rumah, ini artinya kerja tidak focus dan tidak profesional. (har/mhs)
