Andi menjelaskan, salah satu permasalahan yakni dana BOS Regular yang bersumber dari APBN banyak bermasalah. Misalnya, dana di sunat yang harus di terima GTK di tiap sekolah, GTK Non ASN banyak mengalami pemotongan dana BOS Pusat.”Ini pungli dan jadi gratifikasi. Patut diduga Dinas Pendidikan menjadi sarang mafia dan sindikat,” ujarnya.
Selain itu, mereka menuntut pemerintah segera mengangkat GTK Non ASN baru tanpa masa pengabdian, sementara GTK Non ASN (Guru dan Tenaga Kependidikan) yang telah puluhan tahun mengabdi diabaikan. Pengangkatan GTK Non ASN baru itu berbau anyir kongkalingkong dan disinyalir berbau uang.
Andi menduga Carwinda lebih asik jualan rumah kepada GTK Non ASN, yang di sinyalir berbau uang, ketimbang melakukan kerja perofesional dan kerja focus atas tugasnya sebagai Kadisdik. Hampir tiap Kecamatan beredar seruan agar GTK beli rumah, ini artinya kerja tidak focus dan tidak profesional. (har/mhs)