Bupati Belum Komen Megaproyek IGD RSUD

0

KARAWANG- Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana belum memberikan komentar apa pun mengenai ramai disorotnya rekam jejak pemenang tender megaproyek IGD dan Ruang Perawatan Kritis Terpadu RSUD Karawang yang nilai kontrak proyeknya Rp 20 miliar. Saat mencoba mengonfirmasi, pada waktu yang sama ia menghindari wawancara doorstop yang dilakukan KBE.
“Nanti saja ya,” singkat Cellica kepada KBE di Gedung Singaperbangsa Kompleks Kantor Bupati Karawang.
PT Darmo Sipon merupakan perusahaan pemenang tender proyek IGD RSUD. Perusahaan ini pernah terseret kasus pencucian uang eks Bendum Partai Demokrat Nazarudin pada tahun 2016 silam– PT Darmo Sipon tercatat masuk ke dalam 42 perusahaan yang menjadi tempat pencucian uang.
Rekam jejak itu, dinilai oleh sejumlah pihak perlu diklarifikasi oleh Cellica, agar tidak ada kecurigaan dari publik terkait banyaknya dugaan kepentingan memenangkan PT Darmo Sipon saat proses tender.
“Bupati harus bicara. Minimal itu jadi titik yang bisa membuat publik tak menaruh curiga. Harusnya bupati bilang dan menyarakan sudah meminta kepada anak buahnya terlepas rekam jejaknya yang ramai di media, bupati memastikan pekerjaanya harus bagus, harus beres,” kata pemerhati kebijakan pemerintah daerah, Pancajihadi Al-Panji.
Dugaan Perusahaan Rentalan
Selain pernah terseret kasus pencucian uang dalam perkara korupsi eks Bendum Demokrat, Nazarudin tahun 2016 silam, PT Darmo Sipon punya riwayat sebagai perusahaan rentalan dan bermasalah. Aturan mainnya saat itu: perusahaan dipinjamkan dengan imbalan bayaran uang 0,5% dari nilai kontrak proyek. Kini perusahaan itu mulai membangun megaproyek gedung IGD dan Ruang Perawatan Kritis Terpadu RSUD Karawang yang nilai kontrak proyeknya Rp 20 miliar.
Seorang pria nampak seorang diri berdiri di bidang tanah yang bakal di–didirkan bangunan lima lantai. Tanahnya percis di samping IGD RSUD Karawang, yang saban tahun ke belang dipenuhi ilalang. Pria tegap berkaos putih itu diketahui bernama Tio. Dia mengaku sebagai pengawas megaproyek IGD RSUD Karawang.
Saat KBE tiba di sana, sudah ada beberapa alat berat yang memarkir dan beberapa gelintir tiang besi tergeletak yang bakal dijadikan kerangka gedung. Tio mengaku sudah mendengar banyaknya penilaian pesimis proyek yang diawasinya itu tidak akan selesai sesuai kontrak pada pengujung tahun mendatang.
Tapi, ia sebagai orang yang ditugasi mengawasi pekerjaan di sana, masih pede pekerjaan bisa sesuai target. “Ini sudah 6 persen. Lihat saja nanti kita buktikan (selesai atau tidak, red),” kata dia.
Namun ketika ditanya, tahu sejauh mana rekam jejak perusahaan yang pekerjaanya kini sedang ia awasi. Kepalanya menggeleng. Ia sama sekali tidak tahu. Ia berdalih, ia hanya memiliki kewajiban mengawasi proyek yang sedang kerjakan PT Darmo Sipon saat ini. Tidak eweuh-pakewuh soal rekam jejak, dan siapa pemiliknya.
Pokja panitia tender megaproyek IGD dan Ruang Perawatan Kritis Terpadu RSUD Karawang mengaku baru mengetahui PT Darmo Sipon (DS) sebagai pemenang tender memiliki rekam jejak buruk setelah media massa ramai memberitakannya. Di sisi lain KPA diduga melewatkan pemeriksaan rekam jejak PT DS ketika menetapkannya dari calon pemenang ke pemenang tender.
Anggota Pokja tender megaproyek IGD, Erwin saat diwawancarai oleh KBE menuturkan Darmo Sipon memang tidak masuk dalam daftar blacklist tender sehingga secara sistem, saat proses lelang perusahaan itu masih bisa lolos dan mengalahkan 72 perusahaan pesaingnya saat tender.
Ia menjelaskan, di luar ketentuan syarat dan seleksi tender yang telah tersistem itu, pihaknya tidak bisa mengotak-atik. “Karena kewenangan kami terbatas. Kalau Pokja kan memang hanya berurusan dengan dokumen,” kata dia.
Setelah melewati beberapa tahap pada proses lelang, Pokja kata dia, menetapkan PT Darmo Sipon sebagai calon pemenang. Dan selanjutnya diserahkan kepada KPA proyek IGD RSUD Karawang untuk diperiksa ulang dan diputuskan jadi atau tidaknya menjadi pemenang tender.
“Kalau untuk proses penetapan, di pokja menetapkan calon pemenang by sistem, kemudian ada proses sanggah, setelah masa sanggah terlewati, selanjutnya serah terima calon tersebut ke KPA. Setelah di situ dicek ulang sama KPA. Dan jika tidak sesuai KPA berhak menolak,” katanya.
Bahkan jauh-jauh hari sebelum nama PT Darmo Sipon terseret dalam kasus pencucian uang dalam kasus Nazarudin, perusahaan ini, menjadi perusahaan yang diputus bersalah PN Tipikor Bandung dalam kasus korupsi perbaikan atau peningkatan Jalan Raya Sukahati-Kedunghalang Bogor tahun 2013 lalu. Saat itu PT Darmo Sipon dipinjamkan dengan imblan 0,5% dari jumlah kontrak proyek.
PT Darmo Sipon saat ini diketahui menjadi pemenang tender megaproyek IGD dan Ruang Perawatan Kritis Terpadu RSUD Karawang tahap I dengan anggaran Rp 21,5 M. Dalam situs LPSE Kabupaten Karawang tertulis PT PT. Darmo Sipon menjadi pemenang tender mengalahkan 72 perusahaan konstruksi pesaingnya. Pembangunan IGD dan Ruang Perawatan Kritis Terpadu RSUD Karawang sendiri merupakan proyek besar yang akan membang gedung lima lantai di RSUD Karawang. Jatah anggaran total disebut-sebut kurang lebih hingga Rp 70 M. Pada tahap awal tahun ini, anggaran yang digelontorkan baru sebesar Rp 21,5 M. PT Darmo Sipon memenangi tender dengan harga penawaran dan harga terkoreksi sebesar Rp. 20.065.396.647,88. (bbs/mhs)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here