Kejaksaan-Polisi Usut Kasus Bansos Pasirtalaga

0

KARAWANG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang tengah mendalami kasus dugaan pemotongan dana bantuan sosial tunai (BST) di Desa Pasirtalaga, Kecamatan Telagasari.
“Kami memang pernah menerima laporan bahwa ada pemotongan dana bantuan sosial di satu desa di Karawang, laporan itu kini tengah kami dalami,” ujar Kepala Kejari Karawang, Martha Parulina Berliana, saat diwawancarai di kantornya.
Lanjutnya, pihaknya sedang menelusuri, apakah benar terjadi pemotongan yang mengakibatkan masyarakat merugi atau tidak.
“Tim Kejari Karawang saat ini, tengah mencari keterangan langsung dari warga, bagaimana pemotongan ini bisa terjadi, dan apakah ada kerugiannya terhadap warga atau masyarakat di desa tersebut,” terangnya.
Ia pun mengatakan, setelah hasil pendalamannya, akan disampaikan kepada publik.
“Secepatnya akan kami informasikan perkembangannya,” ungkap Martha, yang baru saja sepekan bertugas di Karawang menggantikan kepala Kejari Karawang sebelumnya.
Tak hanya kejaksaan, kepolisian pun juga berjanji bakal mengusut tuntas kasus pemotongan bansos di Desa Pairtalaga. Tak tanggung-tanggung yang memberikan atensi itu Kapolda langsung.
“Kita harus tangani dan kita tindak. Ke depannya sudahlah bagikan sesuai dengan peruntukannya,” kata Kapolda Jawa Barat (Jabar), Irjen Ahmad Dofiri di Kota Bandung, Provinsi Jabar, Rabu (11/8).
Menurut dia, saat ini, Polda Jabar menangani adanya laporan penyelewengan bansos yang terjadi di Kabupaten Karawang dan Tasikmalaya. Dua kasus itu, kata dia, terjadi dengan modus yang berbeda.
Untuk kasus yang terjadi di Karawang, kata Dofiri, dana bansos dilakukan pemotongan dengan alasan untuk biaya penanganan Covid-19 yang kurang. Kemudian penyelewengan bansos yang terjadi di Tasikmalaya dilakukan setelah ada kesepakatan dari warga agar bisa dibagikan ke masyarakat yang lebih banyak.
“Misalkan yang terdaftar 10 orang, sementara warganya ada 15 orang. Kalau dibagi ke-15 jumlahnya nggak sesuai dengan ketentuan. Itu kesepakatan bersama. Tapi mungkin ada satu dua orang yang mempertanyakan,” kata Dofiri.
“Bagaimana pun ini adalah keliru. Kita sudah bersepakat dengan Pak Kajati kita harus tangani,” kata Dofiri melanjutkan.
Dari data yang diterimanya, saat ini total sudah ada 12,7 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di Jabar. Dari jumlah itu, sekitar 8,8 juta di antaranya sudah menerima bantuan yang bersumber dari Kementerian Sosial (Kemensos).
Untuk itu, pihaknya juga memberikan edukasi kepada aparat setempat mengenai mekanisme pemberian bansos yang sesuai dengan ketentuan agar tidak menyalahi aturan.
Sebelumnya, Ratusan warga di Desa Pairtalaga, Kecamatan Telagasari naik pitam. Pasalnya, uang Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementrian Sosial yang jumlahnya Rp. 600 ribu disunat oleh pemerintah desa setempat hingga Rp. 300 ribu, atau 50 persen dari jumlah yang seharusnya diterima warga. 
Polemik ini berlanjut setelah salah satu warga Desa Pasirtalaga melapor ke Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Karawang. Sabtu, (7/8) kemarin.  “Saya sudah melaporkan pemotongan bansos tunai yang dilakukan petugas Desa Pasirtalaga ke Kejari Karawang,” ungkap Ade Munim, salah seorang korban pemotongan sebesar BST di Desa Pasirtalaga.
Ade menjelaskan, uang bansos tunai yang dipotong itu ialah bantuan Kementerian (Kemensos) tahap 5 dan tahap 6. Seharusnya, warga menerima uang Rp. 600 ribu, namun sepulang warga dari kantor pos. Mereka langsung ‘dijegat’ perangkat desa yang meminta uang BST tersebut sebanyak Rp. 300 ribu. 
“Alhamdulilah, kami sudah menyerahkan berkas pelaporan dan kelengkapan dokumen-dokumen sebagai barang bukti pemotongan bansos tunai tahap 5 dan 6 sebesar Rp300 ribu,” ujarnya.
Ia menjelaskan ada 281 warga penerima BST Kemensos yang tidak terima dipotong sebesar Rp300 ribu oleh petugas desa. Pasalnya, kata Ade, pemotongan itu dilakukan secara langsung di tempat. Setelah warga menerima bantuan sebesar Rp600 ribu.

Modus yang dilakukan perangkat desa, kata dia, setelah warga menerima bansos tunai sebesar Rp600 ribu. Kemudian mereka diarahkan dalam satu ruangan untuk menandatangani surat pernyataan.  “Saya dipanggil dan langsung diminta tanda tangan. Lalu diminta uang Rp300 ribu,” ujar Ade.
Di sisi lain, Kades Pasirtalaga, Yani Utari Indrayani, mengakui adanya pemotongan BST sebesar 50 persen tersebut. Yani berdalih, pemotongan itu akan digunakan untuk warga lain yang terinfeksi Covid-19 namun tak menerima bansos. 
Yani menyebut, anggaran penanganan Covid-19 telah dicairkan oleh kades sebelum Pilkades. Sehingga pemerintah desa saat ini tidak memiliki anggaran untuk membantu warga yang terpapar Covid-19.
“Anggaran PPKM 2021 bersumber dari dana desa tidak ada. anggaran tersebut sudah dicairkan oleh kepala desa lama beberapa hari menjelang Pilkades, dan tidak ada serah terima terkait pertanggungjawaban anggaran PPKM 2021 tersebut,” kata Yani.
“Atas dasar tersebut, kami berpikir bagaimana caranya  kami bisa membantu masyarakat yang terpapar Covid-19 dan yang melaksanakan isolasi mandiri. Maka muncul ide untuk menawarkan kepada warga yang menerima BST ke 5-6 untuk berbagi kepada warga yang terpapar Covid-19 dan yang terdampak yang belum pernah menerima bantuan dari pemerintah,” ujarnya.
Yani membantah jika pemotongan tersebut tanpa sosialisasi terlebih dulu kepada warga. Yani mengklaim, jika pemotongan itu dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari warga.
“Kami melakukan sosialisasi beberapa hari sebelum penyaluran BST. Sosialisasi ini menjelaskan kepada warga mengenai maksud dan tujuan. tidak ada paksaan kepada warga yang tidak mau berbagi,” katanya. (bbs/mhs)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here