Walhi: Pengerukan Tak Mampu Selesaikan Masalah
CIKARANG PUSAT– Wahana Lingkungan Hidup (Wakhi) soroti penanganan persoalan sampah di sejumlah sungai di Kabupaten Bekasi. Diketahui, pengerukan sampah yang dilakukan selama ini dinilai tidak mampu menyelesaikan persoalan secara menyeluruh. “Memang harus komprehensif ditangani secara menyeluruh. Ada peran semua pihak, baik dari pemerintah, warga dan pelaku usaha. Bukan sekadar mengangkut sampahnya tapi hentikan di mana sumber sampah itu,” kata Direktur Wahana Lingkungan Hidup Jawa Barat, Meiki Paendong keterangan tulis yang diterima Cikarang Ekpres, Kamis (19/11/2020). Seperti diketahui, di sepanjang 2020 ini Kabupaten Bekasi kerap disorot lantaran banyak ditemukan sungai yang dipenuhi sampah. Teranyar, ratusan ribu sampah kembali mengotori Kali Jambe di Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan,. Tidak sekadar mengotori, sampah bahkan menutupi badan sungai. Ironsinya, dua hari sebelumnya Pemerintah Kabupaten Bekasi mencanangkan pekan gotong royong mencegah banjir di lokasi tersebut. Bahkan, gerakan bersih-bersih lingkungan itu dipimpin langsung oleh bupati. Menurut Meiki, penanganan sampah tidak bisa sekadar mengangkut lalu membuangnya di tempat pembuangan sampah akhir. Lebih dari itu, pemerintah wajib menekan sampah dari sumbernya, yakni warga. “Bukan Cuma diangkut lalu dibuang, ini tidak akan menyelesaikan masalah. Tekan angka sampah dari sumbernya yakni warga. Lakukan edukasi tentang budaya 3R yang sebenarnya sudah ada di Undang-undang 8 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Apalagi ini kasusnya di sungai,” ucap dia. Banyaknya sampah dapat diartikan bahwa kesadaran warga tentang lingkungan minim. Terlebih ada pembiaran sehingga mereka menganggap membuang sampah ke sungai itu dibolehkan. “Maka lakukan program yang menggerakkan. Kalau di sungai, berarti siapkan tempat pembuangan sampah resmi di sekitar sungai. Buat Gerakan untuk mengurangi sampah dan yang terpenting pemerintah harus konsisten. Di Kota Bandung, Gerakan ini sudah menunjukkan progress yang positif,” ucap dia. Hal serupa diungkapkan Camat Tambun Selatan, Junaefi. Menurut dia penanganan sampah harus menyeluruh agar tidak menimbulkan persoalan baru. “Harus kompak, pemerintah pusat, provinsi sampai kabupaten. Karena kan ini lintas daerah. Sampah dari mana-mana, dibuangnya ke sungai, ujung-ujungnya warga kami yang kena banjir,” kata dia. Diungkapkan Junaefi, upaya pembersihan sungai tidak bisa dilakukan oleh Pemkab Bekasi dan warganya. Lebih jauh, penanganan sampah harus didukung pula oleh pemerintah pusat maupun provinsi. Soalnya, sampah yang menutupi sungai itu tidak hanya berasal dari Kabupaten Bekasi. “Kalau sampahnya ulah warga Kabupaten Bekasi aja ya mungkin kami yang tangani penuh. Tapi sampah juga kiriman dari daerah lain yang jadinya numpuk di sini. Jadi harus ditangani serius. Kalau cuma dinormalisasi, diangkut pakai alat berat ya tetap numpuk lagi besok-besoknya,” kata dia. Junaefi mengatakan, setahun ini sudah sekitar delapan kali alat berat diterjunkan ke dalam sungai untuk mengeruk sampah. Namun, setiap kali dibersihkan, tidak selang berapa lama sampah kembali menumpuk. “Apalagi sekarang kan musim penghujan, sampah dibuang ke sungai kebawa ke sini. Tapi kami bersihkan bahkan keruk lumpurnya juga engga jadi jaminan, tumpukan sampah selalu muncul. Maka ini sudah dibahas dengan bupati seperti apa langkahnya,” ucapnya. Junaefi mengusulkan, penanganan sampah Kali Jambe meniru seperti di Banjir Kanal Timur (BKT) Jakarta. Tidak hanya sampah yang dikeruk namun juga bantaran sungai turut direvitalisasi. “Saya usulkan dibikin kayak BKT di Jakarta, kanan kirinya dibuatkan jalan. Ini dapat mempermudah untuk pemeliharaan kali, dan juga masyarakat yang hendak membuang sampah ke kali akan malu karena sudah terbuka. Kalau sekarang kan di kanan kirinya banyak bangunan liar tertutup otomatis kan jadi ajang buang sampah. Tapi kalau ini dibuat seperti BKT Insya Allah air lancar karena kan lebar, untuk pemeliharaan juga mudah,” ucapnya. Usulan itu, lanjut Junaefi, telah disampaikan saat rapat bersama Bupati Bekasi dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane. Diharapkan dapat segera terealisasi.