Penerima Bansos Dipangkas, Apdesi: Saya Pastikan Gaduh
KARAWANG– Kantor Pos Karawang memastikan, Bantuan Sosial (Bansos) dari Provinsi Jawa Barat tahap ke ll bakal di bagikan mulai pekan ini. Artinya, surat yang pekan lalu dilayangkan Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana, atas permintaan Apdesi Karawang, tak digubris Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Apdesi Karawang dengan tegas menolak, pembagian Bansos Provinsi tahap ll dilakukan dalam waktu dekat ini. Pasalnya, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan tersebut, sudah dipangkas hampir 50 persen. Apdesi Karawang khawatir, jika dibagikan sekarang, hal itu akan menimbulkan kegaduhan di lingkungan masyarakat. Kepala Kantor Pos Karawang, Meilia Risna mengungkapkan, Bansos provinsi tahap ll secara bertahap sudah mulai di distribusikan sejak Selasa, (14/7) kemarin. Kata Meilia, hal itu sesuai instruksi dari Sekda Karawang, Acep Jamhuri, yang meminta pendistribusian Bansos Covid-19 ini tak ditunda-tunda lagi, agar bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat. “Sebenarnya target dari provinsi harus di distribusikan dari tanggal 7-22 Juli 2020. Namun, kemarin sempat ada usulan penundaan sejenak. Kita berharap, Pos Karawang masih diberikan kelonggaran waktu,” kata dia, kepada awak media, Rabu, (15/7). Meilia mengaku, untuk pendistribusian tahap ll ini, para kepala desa dan PSM di tingkat desa sudah lepas tangan. Pasalnya, permintaan mereka untuk kejelasan data pemangkasan tak terpenuhi. Sehingga, Bansos provinsi ini tetap harus dibagikan dengan kuota sebanyak 57 ribuan KPM se-Kabupaten Karawang. “Doakan saja kami supaya bisa mendistribusikan bansos tahap ll ini dengan lancar dan aman, juga tepat sasaran,” harapnya. Sebelumnya, Apdesi Karawang, mendesak Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana, untuk mengirim surat pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dan Pemprov Jawa Barat, untuk menunda pendistribusian Bansos provinsi tahap ll, lantaran kuota yang dipangkas dianggap tak masuk akal. Sekjen Apdesi Karawang, Alex Sukardi menegaskan, pihaknya tak bermaksud untuk menolak Bansos Covid-19 dari provinsi. Akan tetapi, Apdesi Karawang secara tegas, meminta penjelasan dan alasan yang logis dari Dinsos Jawa Barat. Terkait berkurangnya data Bansos provinsi yang angkanya hampir menyentuh 50 persen. “Kalau hasil cleaning, karena double data, NIK salah, atau meninggal. Paling cuma 10 persen. Ini sampai 50 persen, kan tidak masuk akal,” kata Alex. Ia khawatir, jika pendistribusian tetap dibagikan sekarang, maka masyarakat akan mengalami cemburu sosial. Terlebih, mereka yang di tahap satu menerima, sedangkan di tahap dua ini datanya terhapus.