KARAWANG- Desakan
masyarakat Cilamaya, yang diwakili Forum Daerah Aliran Sungai (Fordas)
Cilamaya, akhirnya didengar jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Akhir pekan lalu, Fordas Cilamaya Berbunga menggelar
audiensi dengan jajaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Provinsi
Jawa Barat membahas tentang revitalisasi Sungai Cilamaya.
Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Kabid
Penataan Hukum, DLHK Jawa Barat, Dewi Nurhayati dan jajarannya itu menghasilkan
sejumlah kesepakatan.
Baca Juga:Kuda Hitam di Pilkada, Gina Swara Bisa Jungkalkan PetahanaDiduga Tak Berizin, Satpol PP Setop Pembangunan Yayasan di Rengasdengklok
Kepada KBE, Ketua Fordas Cilamaya, Muslim
Hafidz mengatakan, dalam notulen audinesi yang dibuat tanggal 1 November 2019
itu, tertulis empat hasil kesepakatan.
Di antaranya, Fordas Cilamaya Berbunga,
mendorong agar Pemrov Jawa Barat, beserta tiga pemerintah kabupaten (Karawang,
Purwakarta, dan Subang, red) untuk segera melakukan revitalisasi dan pemulihan
pemberdayaan masyarakat di sekitar DAS Cilamaya.
Kedua, Fordas Cilamaya Berbunga juga mendesak,
agar DLHK Provinsi Jawa Barat, berani mengambil tindakan tegas. Sesuai aturan
perundang-undangan, dalam bidang lingkungan hidup sesuai kewenangannya.
Pada kesempatan itu juga, Fordas Cilamaya
meminta laporan perkembangan, target waktu rencana, serta pelaksanaan
pengendalian pencemaran di DAS Cilamaya.
“Kami Fordas Cilamaya, juga minta agar
dilibatkan. Dalam penanganan Sungai Cilamaya ini,” ungkap Muslim, Senin,
(4/11) kemarin.
Kata Muslim, peran masyarakat dalam
revitalisasi Sungai Cilamaya sangat penting. Terlebih, kata dia, untuk
melakukan monitoring dan pengawasan, serta mengevaluasi kinerja tim dilapangan.
“Kami penting untuk dilibatkan. Untuk
monitoring dan pengawasan,” imbuhnya.
Lanjut Muslim, pihaknya mengaku bakal terus
mengawal kasus pencemaran Sungai Cilamaya, sampai ke titik tertinggi di
Indonesia.
Baca Juga:RAPBD Karawang Janggal: Ada Anggaran Rehab Yayasan Rp 2,4 Miliar, Salah Ketik?Apartemen Jadi Hotel Jam-jaman, Karawang Kecolongan Potensi Pajak
“Insya Allah, minggu depan, kami akan
audiensi dengan pimpinan DPR-RI,” katanya.
“Kami apresiasi langkah Pemprov Jabar
membentuk satgas seperti citarum harum. Langkah selanjutnya kita tunggu”
imbuhnya.
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun,
Pemprov Jabar sendiri, akan menyusun nota kesepahaman dengan sejumlah
pemerintah kabupaten, Kodam, Polda, Kejati, Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terkait
penanganan pencemaran Sungai Cilamaya.
Saat dikonfirmasi, Pjs Sekertaris Daerah
Provinsi Jawa Barat, Daud Achmad mengatakan, untuk memperkuat komitmen
penanganan Sungai Cilamaya. Ditunggu sampai proses kesepakatan (MoU) selesai.