KBEONLINE.ID- Nyumarno Komit Realisasikan Program 1 Desa, 1 Nakes dan 1 Faskes. Program unggulan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Ganjar Pranowo – Mahfud MD yakni 1 Desa, 1 Nakes, 1 Faskes dinilai sangat tepat lantaran menyentuh langsung kebutuhan masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan di tingkat akar rumput.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno saat ditemui usai menghadiri nonton bareng (nobar) Debat Pilpres 2024 di Gedung Graha Tiara, Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Minggu (04/04) malam.
“Tentu kami di PDI Perjuangan bukan sepakat lagi, melainkan harus memperjuangkannya agar program Pak Ganjar dan Pak Mahfud yakni 1 Desa, 1 Nakes, 1 Faskes bisa terimplementasi hingga ke daerah.
Baca Juga: Hercules Rosario De Marshall Lantik Gabryel Alexander Etwiorry, Bang Gabryel Siap Jadikan GRIB Jabar Sebagai Barometer GRIB se-Indonesia71 Kepala Desa yang Tergabung dalam PAPDESI Karawang Gelar Ultah di Subang
Kalau untuk di Kabupaten Bekasi maka sekurang-kurangnya itu dibutuhkan 187 tenaga kesehatan (nakes) plus infrastrukturnya sedangkan saat ini separuhnya saja belum ada. Jadi masih jauh dari harapan,” ungkap Nyumarno.
Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan, agar program tersebut bisa terimplementasi dengan baik maka dibutuhkan kebijakan anggaran dari pemerintah pusat hingga ke daerah. Selain itu keberpihakan Kepala Daerah pada persoalan tersebut di tingkat Kabupaten/Kota juga harus dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Setelah Pilkada Kabupaten Bekasi nanti Kepala Daerah terpilih pasti akan menyusun RPJMD maka kami jelas akan tarung politik, memperjuangkan agar selaras dengan isu nasional yang tadi dijanjikan oleh pak Ganjar dan Pak Mahfud. Jadi tinggal kemauan, good will dari kita, mau atau tidak.
Yang jelas bagi saya itu isu krusial, masalah yang memang sangat menjadi kebutuhan dasar rakyat di tingkat akar rumput yang harus diperjuangkan,” ungkapnya.
Di sisi lain, lanjut Nyumarno, keberpihakan pemerintah terhadap tenaga kesehatan harus selaras sehingga perlu juga didorong, salah satunya kaitan rekruitmen PPPK bagi tenaga kesehatan di Puskesmas yang berstatus honorer atau pegawai non ASN.
“Karena akhir-akhir ini saya mendapatkan pengaduan juga terkait persoalan kesenjangan Nakes, baik pada saat rekruitmen PPPK, penerbitan STR, SKP dan lainnya.
Ini akan kita tarik ke rapat komisi dan insya allah setelah Pileg saya mau kenceng berbicara tentang kesejahteraan tenaga kesehatan di Kabupaten Bekasi, termasuk menselaraskan program yang diimpikan oleh Capres-Cawapres kami agar bisa terealisasi di Kabupaten Bekasi. Yang jelas kalau bicara isu kesehatan dari dulu insya allah kita support,” tegasnya.