Kecamatan Zona Hijau Berubah Lagi Jadi Kuning
PURWAKARTA– Pemerintah Kabupaten Purwakarta tengah mempersiapkan sekolah di tiga kecamatan agar bisa melangsungkan lagi kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah. Tiga kecamatan itu adalah Kecamatan Tegalwaru, Sukasari, dan Kecamatan Bojong. Ketiganya diizinkan menggelar KBM karena masuk ke dalam kategori zona hijau penyebaran Covid-19. Namun, Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika mengatakan, satu dari tiga kecamatan itu berubah dari kategori zona hijau menjadi zona kuning. Artinya KBM secara langsung tidak bisa diterapkan dalam waktu dekat. “Yang berubah itu adalah Kecamatan Bojong dari hijau menjadi kuning. Kalau Kecamatan Tegalwaru dan Sukasari masih zona hijau dan boleh melaksanakan KBM secara langsung,” kata Anne usai menyerahkan bantuan sembako kepada warga Desa Cibogohilir, Kecamatan Plered, di aula desa setempat, Selasa (11/8/2020). Ia menjelaskan bagi sekolah berada di Kecamatan Tegalwaru dan Sukasari harus memenuhi persyaratan protokol kesehatan Covid-19 sebelum kembali melakukan KBM secara langsung di sekolah. Di antaranya ketersediaan masker, pengatur suhu tubuh, dan tempat cuci tangan satu kelas satu buah. Dia menjelaskan, protokol kesehatna itu berlaku baik untuk tingkat SD, SMP, SMA atau sederajat. “Dan hasil tes swe=ab baik siswa dan guru negatif, kemudian juga harus ada komitmen bersama orangtua siap menerapkan protokol kesehatan bagi anak-anaknya,” ujarnya. Sementara itu dari pemerintah pusat, Menteri Keuangan Sri Mulyani akan menerbitkan kebijakan yang dapat membantu anak-anak keluarga miskin bisa memiliki ponsel atau pulsa yang cukup agar bisa mengikuti sekolah daring di era pandemi virus korona atau covid-19. Sejak pandemi korona, anak-anak sekolah di Indonesia harus mengakses pendidikan melalui sistem dalam jaringan (daring/online). Hal itu dilakukan dengan menggunakan ponsel pintar (smartphone) atau laptop dengan jaringan internet yang membutuhkan pulsa atau paket data. Sayangnya, tak semua anak di Indonesia memiliki akses serta sarana dan prasarana yang sama untuk mengikuti pola pembelajaran baru di tengah pandemi. “Mereka tidak bisa sekolah, tidak bisa mengakses melalui pembelajaran secara digital, entah karena masalah teknologi, tidak memiliki handphone, atau mereka tidak bisa bayar pulsa. Ini menjadi satu tantangan baru yang harus dipecahkan,” ungkapnya di forum diskusi virtual yang diselenggarakan Unilever, Selasa (11/8). Atas kondisi ini, sambung Ani, pemerintah tengah mengkaji sebuah kebijakan baru agar bisa membantu anak-anak sekolah di era pembelajaran digital. “Kami sedang bahas dengan kementerian/lembaga terkait bagaimana kami bisa bantu keluarga di dalam suasana covid-19, di mana mereka tidak mungkin hadir secara fisik (ke sekolah),” katanya. Kendati begitu, mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu belum bisa memberi hasil kajian sementara terkait kebijakan hingga anggaran yang disiapkan untuk menunjang pembelajaran digital bagi anak sekolah. Khususnya bagi keluarga miskin. Ia hanya menekankan berbagai kebijakan tentu akan mudah diberikan kepada masyarakat bila pemerintah memiliki sumber data yang lengkap. “Semua policy (kebijakan) akan mudah dieksekusi dengan data yang lengkap dan sistem yang relatif established (terbentuk),” tuturnya. Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengizinkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dimanfaatkan untuk membeli pulsa murid-murid dan guru yang terkendala secara ekonomi dalam sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). “Kami sudah memperbolehkan dana BOS itu digunakan untuk pulsanya murid-murid. Tapi mungkin ini perlu kita sosialisasikan lebih banyak dan mungkin akan kembali kami kaji sebagai masukan,” kata Nadiem. Nadiem mengakui kuota dan jaringan internet merupakan salah satu permasalahan utama yang ditemukan selama PJJ yang dilaksanakan di masa pandemi corona. Selain itu, ia juga mengungkapkan faktor lainnya yang menjadi kendala ialah sarana belajar atau gawai, kurikulum yang tidak sederhana dan penerapan pendidikan karakter. (san/red)