Rawan Politik Uang, Bawaslu Ajak Pemilih Ikut Awasi Pilkada

Bawaslu Purwakarta
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Purwakarta mengajak pemilih pemula untuk terlibat dalam pengawasan Tahapan Pilkada 2024.
0 Komentar

KBEonline.id – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Purwakarta mengajak pemilih pemula untuk terlibat dalam pengawasan Tahapan Pilkada 2024. Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu, 10 Juni 2024, di Hotel Ciwareng Inn, Purwakarta.

 

Para pemilih pemula dari kalangan mahasiswa dan pelajar diberikan pengetahuan mengenai pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2024. Pengetahuan ini diharapkan menjadi modal bagi mereka untuk turut serta dalam pengawasan di Purwakarta.

 

“Teman-teman pelajar dan mahasiswa ini nanti akan menjadi mitra kami dalam melakukan pengawasan pelaksanaan Pilkada 2024 di Purwakarta, terutama dalam hal pengawasan terhadap money politics, isu SARA, hoaks, dan ujaran kebencian,” kata Wahyudin, Anggota Bawaslu Purwakarta.

 

Baca Juga:Calon Bupati Bagi-bagi BPJS ke UMKM di PurwakartaJadwal Layanan Paspor Keliling Imigrasi Karawang Periode Juli 2024

Sebanyak 100 pelajar dan mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini diharapkan dapat menyebarluaskan informasi dan pengetahuan yang diperoleh kepada rekan-rekan dan lingkungan mereka. 

 

“Sehingga diharapkan ke depan, pengawasan partisipatif oleh kalangan pemilih pemula bisa massif dilaksanakan,” lanjut Wahyudin.

 

Wahyudin menekankan bahwa tugas para pemilih pemula tidak hanya datang ke TPS untuk mencoblos, tetapi juga mengawasi pelaksanaan Pilkada bersama Bawaslu. Para pengawas partisipatif ini akan bekerja sama dengan Petugas Pengawas Lapangan (PPL) di tingkat desa dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di tingkat kecamatan.

 

“Jika menemukan dugaan pelanggaran, maka para pengawas partisipatif ini akan menginformasikan bahkan melaporkannya kepada kami,” jelas Wahyudin.

 

Wahyudin berharap upaya untuk mewujudkan Pilkada yang bersih dan sukses menjadi tanggung jawab bersama. Ke depan, kegiatan serupa akan terus dilaksanakan dengan melibatkan berbagai lembaga dan elemen masyarakat di Purwakarta.

 

“Kami sudah menyiapkan pengawasan partisipatif melalui forum warga, kampung pengawasan, dan pojok pengawasan yang sudah diluncurkan awal bulan ini. Ini adalah bagian dari upaya kami untuk mewujudkan Pilkada Serentak 2024 di Purwakarta agar berjalan lancar, bersih, dan sukses tanpa akses,” tutup Wahyudin.

 

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA, praktik politik uang dianggap wajar oleh mayoritas masyarakat di Purwakarta, Senin (8/7).

 

Baca Juga:Coklit di Rumah Warga Berusia 120 Tahun, KPU Karawang Siap Fasilitasi Totong untuk MemilihBesok, 172 Kepala Desa dapat SK Perpanjangan Masa Jabatan

“Mayoritas publik di Purwakarta menganggap money politic itu wajar, yaitu 71 persen,” ungkap Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA, Toto Izul Fatah.

0 Komentar