pelanggaran kode etik dan pedoman prilaku penyelenggara Pemilu.
Para anggota dan ketua
serta kepala Sekretariat Bawaslu Karawang dinyatakan terbukti bersalah melanggar
kode etik saat perekrutan anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan untuk
Pilkada Karawang, beberapa waktu lalu—sebelum darurat pandemi covid-19.
“Sementara tidak ada
pemberhentian mengingat amar putusan adalah sanksi peringatan dan peringatan
keras,” kata Kordiv Humas dan Hubal Bawaslu Jabar, Lolly Suhenty kepada awak
media sebagai mana banyak dikutip media daring beberapa waktu lalu.
Lolly juga mengingatan
Pilkada yang jujur dan adil hanya kan terselenggaran jika pengawasannya
melibatkan banyak pihak. Tak hanya Bawaslu sebagai organ penyelenggaran yang
bertugasi mengawasi tapi juga partisipasi publik diharapkan mampu menjadi mata
lain yang bisa menciptakan Pilkada yang jujur dan adil.
Baca Juga:Pemkot Dituduh Serobot Lahan WargaTKQ dan SDIT An-Nisaa Pilihan Favorit Orang Tua
“Mari kita beriktiar
bersama untuk mewujudkan Pilkada yang demokratis jujur dan adil. Semua bisa
dilakukan hanya jika kita memperkuat pengawasan baik oleh Bawaslu maupun secara
partisipatif oleh publik,” katanya.
Kehwatiran pun
dilontarakan mahasiswa. Aktivis Mahasiswa di Karawang, Feri Rizwan menilai,
sejumalah catatan merah penyelenggaran pemilu di Karawang, khusunya selama satu
tahun ke belakang harus menjadi soal penting yang terus menerus dipelototi oleh
banyak pihak agar pemilihan umum bisa benar terselenggaran jujur dan adil.
“Publik sah jika menaruh
kecurigaan. Meski dalam koridor praduga tak bersalah, publik layak
terus-menerus menegur justru agar potensi catatan merah kembali tak terulang,”
kata mahasiswa PPKn UBP Karawang ini.
Ia berharap, semua pihak
bersama-sama bisa mengawal kerja penyelenggaran pemilu baik KPU maupun Bawaslu.
Apalagi, pemili kali ini dipaksa tetap terselenggara di tengah pandemi
covid-19, sehingga teknis pelaksaanya akan benar-benar baru bagi masyarakat.
“Apalagi, pemilu sekarang
kan dalam situasi adanya covid-19. Akan ada teknis pemilihan yang beda daru
pemilihan-pemilihan sebelumnya. Tentu ini persoalan baru lagi dari segi
pengawasan ya,” katanya. (mhs)