KBEonline.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karawang bersama LBH Cakra Indonesia menggelar sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk Pilkada 2024. Acara tersebut mengangkat tema “Pilkada Karawang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”.
Dalam kesempatan itu menghadirkan narasumber akademisi Dosen Fisip Unsika Gili Argenti, S.IP., M.Si. dan aktivis HAM Gugun Kurniawan.
Ketua KPU Karawang Mari Fitriana menyampaikan, kegiatan diskusi tersebut merupakan langkah KPU dalam mensosialisasikan peraturan dan tahapan Pilkada 2024.
Baca Juga:Empat Motor Mahasiswa KKN di Pangkalan Digondol MalingWujudkan Bekasi Bebas Stunting, PT. Sugity Creatives Ikut Serta Bantu Pemkab lewat CSR
“Sosialisasi ini akan terus kami lakukan kepada semua elemen masyarakat. Alhamdulillah pada acara hari ini, semua kalangan masyarkat hadir, sehingga sosialisasi yang kami berikan bisa berjalan efektif,” ujar Mari, kepada karawangbekasi.disway.id, Sabtu, 27 Juli 2024, di RM Alam Ceria.
Mari menerangkan, mengenai perspektif HAM dalam Pilkada, pihaknya sebagai penyelenggara pemilihan akan lebih meningkatkan proses demokrasi yang jujur, adil, transparan, dan menghormati hak-hak warga negara.
“Tentunya kami akan meningkatkan partisipasi masyarakat di Pilkada nanti, layanan informasi tahapan Pilkada yang akuntabel, dan kami akan mensupport Gakkumdu dalam penegakan hukum selama proses Pilkada,” jelas Mari.
Sementara itu, Pendiri LBH Cakra Indonesia Dadi Mulyadi mengatakan, edukasi politik ini sangat penting dilakukan, sebab dalam era politik saat ini sangat rentan terjadi penyalahgunaan media sosial dan politik uang.
“Dengan kegiatan seperti ini pihak penyelenggara pemilihan bisa lebih dekat dengan masyarakat sipil. Edukasi politik ini penting, karena di era politik sekarang rentan terjadi penggunaan gadget yang tidak bijak,” ungkap Dadi.
Dadi mengingatkan pada perhelatan Pilkada nanti, masyarakat jangan sampai ikut terprovokasi dalam suasana politik yang sangat kompleks, karena bisa berurusan dengan hukum.
“Kalau ada informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, jangan langsung terprovokasi, tapi harus di saring dulu dan diverifikasi. Jangan sampai melakukan ujaran kebencian yang akhirnya bisa terjerat UU ITE dengan ancaman hukuman pidana,” papar Dadi.
Baca Juga:Warga Ciantra Gotong Royong Bersihkan Lingkungan Sambut Lomba Kampung BersihAdventure Kawung Tilu Bojong Rangkas Jadi Tempat Baru Bermain Anak di Bekasi
Ia juga meminta kepada para elit politik untuk selalu memiliki sikap sebagai negarawan, agar tidak memicu terjadi konflik vertikal maupun horizontal dalam proses politik.