KBEONLINE.ID- DPPKB Karawang Optimis Serapan Anggaran Capai 100 Persen. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Karawang optimis bisa menyelesaikan serapan anggaran hingga seratus persen di akhir tahun 2023 ini.
Pasalnya, hingga pekan kemarin serapan anggaran DPPKB Karawang sudah mencapai 92,57 persen dari total anggaran sebesar Rp 42 miliar. Rinciannya anggaran DAK Pusat senilai Rp 22 Miliar dan APBD Karawang sebesar Rp 20 Miliar.
Sekretaris DPPKB Karawang Imam Bahanan mengatakan, capaian hingga 92,57 persen tersebut menjadi bukti kerja keras DPPKB Karawang dalam upaya mensukseskan program Bangga Kencana di Kabupaten Karawang.
Baca Juga:Selama Tahun 2023, Disperkimtan Kabupaten Bekasi Realisasikan Ribuan RulahuKepala Kemenag Karawang Ajak Umat Kristiani Terus Menyebarkan Kebaikan dan Kedamaian
Tak hanya itu, DPPKB Karawang yang juga bagian dari Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Karawang selalu menjadi garda terdepan dalam program penurunan stunting di Karawang.
Imam menjelaskan anggaran Rp 20 Miliar dari APBD Karawang digunakan untuk kegiatan personil Pos KB, Sub Pos KB, dan kelompok kegiatan Bina Keluarga Bina Balita, Lansia dan Pusat Konseling Remaja sepanjang tahun 2023.
Sedangkan Anggaran DAK Pusat senilai Rp 22 miliar digunakan untuk operasional pos KB dan sub pos KB di 30 kecamatan yang membawahi 309 desa dan 11 kelurahan se Kabupaten Karawang. Anggaran tersebut sudah termasuk anggaran penyululuhan dan pengadaan alat kotrasepsi serta pulsa kuota bagi personil pos KB dan penyuluh di setiap desa.
“Untuk anggaran pusat seluruhnya di gawangi team dari BKKBN pusat sedangkan DPPKB hanya memantau dan menerima laporan saja,” jelas Imam saat diwawancarai, akhir pekan kemarin.
Hingga saat ini, lanjut Imam, pihaknya masih berupaya menyelesaikan proses serapan anggaran yang tersisa 7,33 persen. Anggaran tersebut mayoritas untuk membayar membayar gaji pegawai dan keguatan kantor lainnya. Di sisa akhir tahun 2023 ini pihaknya optimis akan mencapai target serratus persen serapan anggaran.
“Seluruhnya sudah mulai terserap namun sisanya 7.33 persen sedang proses untuk pembayaran honor pegawai,” Kata Imam.