Di tempat terpisah, salah satu praktisi hukum di Karawang, Asep Agustian menilai adanya peritiwa soal pengadaan figura, harus dimintai pertanggungjawabanya yang membuat sekolah pada akhirnya harus membeli mengangkangi juknis penggunaan dana BOS.
“Yang saya tanya kalau itu pakai dana BOS, apa boleh dana bos dibelikan pigura? Dan apakah boleh langsung beli tanpa melewati Siplah,” kata Askun.
Askun mendesak penegak hukum untuk mengusut dan mengurai benang merah masalah ini, dan jika ada tindakan yang diduga melanggar hukum, ia meminta penegak hukum langsung menindaknya.
“Kan itu setahu saya da surat dari kabag umum dan kepegawain juga ke sekolah soal penyetoran dana, nah penegak hukum bisa menarik benang merahnya dari yang sekarang ramai soal pigura ini dari mulai mana. Kalu berkutat di yang sekarang yang ada semuanya saling mengatakan oembenaran tindakannya masing-masing,” kata dia. (wyd/mhs)
Wabup Komentari Kisruh Pigura
