KBEonline.id – Pemerintah daerah Kabupaten Bekasi terus melakukan upaya dalam hal menangani persoalan sampah. Kendati demikian pemerintah daerah mengklaim telah melakukan upaya-upaya konkret mulai dari tingkat Provinsi hingga ke Kementerian.
“Ini kan masih pendalaman dikaji dan lain sebagainya. Seperti apa yang disampaikan pak Menteri juga ada tim bahwasanya ini dalam pengawasan jadi bahasanya ini kita masih melakukan upaya-upaya mulai tingkat Kementerian Provinsi maupun Kabupaten,” kata Penjabat Bupati Bekasi Dedy Supriyadi kepada Cikarang Ekspres pada Minggu (01/12).
Dedy mengakui saat ini pihaknya pun sudah berupaya semaksimal mungkin dalam hal menangani persoalan masalah sampah dimana saat ini pihaknya sudah mengalokasikan anggaran untuk pengelolaan sampah di tahun 2025.
Baca Juga:Bus Trans Wibawamukti Resmi Beroperasi, Gunakan Konsep BTS dan Menghubungkan Titik VitalBupati Karawang Sampaikan Duka Cita atas Wafatnya Petugas KPPS, Siapkan Bantuan UMKM
“Jadi kami masih sedang berupaya semaksimal mungkin dan di 2025 juga kita sudah mengalokasikan anggaran untuk kaitan perluasan serta dengan menggunakan TPS Kertamukti dan tadi ada arahan beliau bahwasanya akan ada penanganan air lindih dilakukan supaya tidak masuk ke sungai,” ucap Dedy.
Dengan begitu, kata Dedy pihak Kementerian Lingkungan Hidup juga masih mengkaji guna mendalami apa-apa saja yang direkomendasikan ke pemerintah daerah dalam hal menindaklanjuti persoalan sampah.
“Jadi dari tim masih mengkaji masih mendalami rekomendasi nya seperti apa kepada pemerintah daerah. Dan nanti kita akan tindaklanjuti dari hasil rekomendasi nya seperti apa,” kata dia.
“Jadi jangan langsung disentuhankan ada apa nya tetapi belum sementara ini. Beliau (Menteri-red) juga menyampaikan dan melihat dari pada apapun upaya konkret dari pemerintah daerah sendiri itu seperti apa,” sambungnya.
Oleh karena itu, Dedy menegaskan kedepan pengelolaan sampah di TPA Burangkeng akan diperuntukkan menggunakan pengelolaan berbasis teknologi. Sesuai apa yang menjadi surat dari Kementerian Lingkungan Hidup.
“Kita dengan teknologi. Untuk teknologi dan disitu peruntukan nya juga untuk teknologi jadi sesuai dengan surat dari kementerian KLHK jadi bahwasanya tidak boleh lagi pengelolahan dengan skema open dumping,” ucap dia.
“Jadi semua wilayah terutama yang tadi disampaikan di kota-kota besar yang memang penduduk nya padat kemudian mobilitas kegiatan dan sebagainya tentunya menghasilkan volume sampah,” sambungnya.