BEKASI, KBEonline.id – Pemerintah Kabupaten Bekasi memastikan pelayanan publik tetap berjalan meski wilayahnya ber-status tanggap darurat bencana usai dilanda banjir.
Wakil Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, menegaskan bahwa tanggap darurat bukan alasan untuk mengabaikan pelayanan kepada masyarakat.
Hal tersebut ia sampaikan saat memimpin apel Upacara Korpri di Plaza Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat pada Senin (17/03/2025).
Baca Juga:Tanggap Darurat Banjir, Panglima TNI Saluran 70 Unit Alat Angkutan AirHarimau atau Singa, Menurut Kamu Siapa yang Lebih Kuat?
“Sebagai aparatur pemerintahan, kita harus selalu siap menghadapi kondisi yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan koordinasi, mempercepat respon, dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan,” tegas dr. Asep.
Saat ini, banjir yang dipicu oleh curah hujan tinggi telah menggenangi beberapa wilayah di Kabupaten Bekasi.
Untuk menghadapi situasi ini, Pemkab Bekasi telah mengerahkan BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, serta relawan untuk mengevakuasi warga terdampak dan menyalurkan bantuan secepat mungkin.
“Saya berharap seluruh perangkat daerah juga dapet bekerja lebih pro aktif dan bersinergi dalam menangani dampak banjir,” kata dr.Asep.
Tidak hanya fokus pada penanganan banjir, Pemkab Bekasi juga terus meningkatkan layanan administrasi kependudukan.
Sebanyak 23 unit kendaraan operasional baru diserahkan kepada Disdukcapil untuk mempermudah akses layanan, terutama bagi warga terdampak banjir di daerah sulit terjangkau.
“Kami ingin memastikan bahwa dalam kondisi darurat sekalipun, masyarakat tetap bisa mendapatkan layanan kependudukan dengan baik. Dengan adanya kendaraan operasional ini, layanan akan lebih efektif dan menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bekasi,” ujar dr. Asep.
Baca Juga:Merasa Lelah Kecanduan Gadget? Coba Cara ini untuk MenguranginyaNonton Botsuraku Yotei No Kizoku episode 12 END sub Indo, Kerajaan Liam Radon
Selain itu, Pemkab Bekasi juga mencatat pencapaian membanggakan dalam pelayanan publik.
Ombudsman RI memberikan nilai 87,88 untuk kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2024, meningkat 4,66 poin dari tahun sebelumnya yang memperoleh nilai 83,22.
“Pencapaian ini adalah bukti nyata bahwa kita terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun, kita tidak boleh puas. Saya berharap seluruh perangkat daerah terus bekerja lebih proaktif, menjaga profesionalisme, dan berkontribusi untuk pembangunan Kabupaten Bekasi,” tambahnya.
Sebagai penutup, dr. Asep menekankan pentingnya sinergi antarperangkat daerah dalam menghadapi tantangan, baik dalam penanganan bencana maupun dalam meningkatkan kualitas layanan publik.