Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Muh. Rizal mengatakan, sinkronisasi ini akan dilanjutkan dengan konektivitas data antara pihaknya dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi. Sehingga yang terdata di kantor pertanahan sesuai dengan kantor pajak.
“Misalkan bidang tanahnya (di NOP) 300 meter persegi, setelah dilakukan pengukuran ternyata luas tanahnya itu 1.000 meter (di NIB). Jadi itu yang disinkronkan, disesuaikan dengan yang hasil pengukuran. Setidaknya kan menambah pendapatan daerah tanpa menaikkannya karena adanya ketambahan luas tanahnya yang bersangkutan. Tentu kami mendukung upaya dari pemerintah daerah,” ucap dia.
Temuan Pajak
Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bekasi Nyumarno inisiasi ini merupakan tindak lanjut dari sejumlah temuan penerimaan pajak seperti PBB dibayar lebih rendah dari nilai yang seharusnya. Itu karena luas bidang tanah yang tercantum di NOP tidak sesuai dengan luas seharusnya sesuai NIB.
Baca Juga:Pasca Hujatan di Timnas, Begini Keadaan Kapten Persib Bandung Marc Klok!Pendukung Persib Bandung Wajib Tahu, Kenapa Pendukungnya Disebut Bobotoh? Ini Sejarah dan Filosofinya!
“Satu perusahaan di Bojongmangu, pabrik semen, saya gak sebut PT-nya, masa satu tahun cuma bayar Rp 90 juta PBB-nya. Itu kalah sama gudang yang dimiliki oleh UMKM itu. Gak bener ini, harus dibenerin,” ucap Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini.
Dengan sinkronisasi, kata Nyumarno, Kabupaten Bekasi dapat mengembalikan potensi pendapatan yang selama ini hilang. Bahkan tidak hanya di sektor PBB, melainkan pendapatan dari persetujuan bangunan gedung (PBG).
“Kalau disinkronkan petanya tidak ada lagi kasus tanahnya (NIB) 1.000 meter persegi, PBB-nya cuma 300 meter persegi, pemerintah daerah kehilangan 700 meter persegi. Itu baru pajak bumi, belum dari PBG. Maka potensi dari sinkronisasi ini besar. Jadi kami semua klir, semangatnya adalah optimalisasi pendapatan daerah tanpa naikkan tarif pajak,” tandasnya. (Iky)