Kades Jayasampurna Minta Bupati Bekasi dan Gubernur Jabar Evaluasi Program PKH dan BLT Kesra
KBEonline.id – Pemerintah Desa Jayasampurna, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, menilai Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesra dari Kementerian Sosial (Kemensos), tidak tepat sasaran.
Kepala Desa Jakasampurna, Muksin mengatakan, banyak warga desa jayasampurna yang memenuhi kriteria tapi tidak mendapatkan bantuan sosial. Baik itu dari Program PKH maupun BLT Kesra.
Baca Juga:Tiga Bocah Tenggelam di Kali Cikarang, Baru 2 yang DitemukanPertama Kalinya, Turnamen Antar Perusahaan Monitor ERP Football Cup 2025 Resmi Digelar di BISF
Menurutnya warga yang saat ini mendapatkan Program PKH dan BLT tergolong warga yang mampu. Bukan warga yang tidak mampu.
” Mungkin hampir di semua desa, bukan di jayasampurna saja, masyarakat banyak yang komplain, karena yang mendapatkan bantuan setiap bulan itu-itu saja selama beberapa tahun,” kata Muksin, Minggu (30/11/25).
Ia menyebut, Imbas dari itu banyak warga yang sirik karena tidak mendapatkan Program PKH dan juga BLT dari Kemensos. Bahkan warga juga komplain ke RT/RW, Kepala Dusun dan Juga ke Kepala Desa karena menilai data tersebut dari desa.
Oleh karena itu, ia meminta kepada Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang dan juga Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi untuk melakukan evaluasi terkait Program PKH dan BLT Bansos dari Kemensos.
” Maaf pak bupati ku tersayang usulkan ke bapak gubernur biar ada pergantian, jangan yang menang PKH dan BLT orangnya itu-itu terus, soalnya yang tidak kebagian pada sirik. Jadi kalau tidak bisa, di hapus lah BLT dan PKH dan semua yang berbentuk bansos,” ucapnya.
Untuk diketahui, data Program PKH Kemensos berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Data ini merupakan basis utama untuk penyaluran bantuan sosial, dan Kemensos menetapkan siapa saja yang berhak menerima berdasarkan data tersebut.
Sementara penerima BLT Kesra berasal dari keluarga miskin pada desil 1 sampai 4. Data ini diambil dari DT-SEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional). DT-SEN berasal dari integrasi tiga sumber data utama pemerintah, yaitu DTKS, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penilaian Penyelarasan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), kemudian dipadupadankan dengan data kependudukan dari Dukcapil. (mil)