“Kita akan pastikan belanja prioritas tidak terganggu dan pelayanan publik tetap optimal,” katanya.
Endin juga mengakui bahwa rendahnya capaian pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dalam MCP KPK dan menegaskan penertiban aset menjadi salah satu fokus utama melalui Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD).
“Aset merupakan potensi besar untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bekasi,” tambahnya.
Baca Juga:RESMI: Susunan Pemain Persib Bandung vs Madura United, Dewangga Akhirnya Dapat Kesempatan StarterDPD Golkar Jabar Gelar Pendidikan Politik Berbasis Data di Cikarang, Ini Targetnya…
Dalam manajemen ASN, Endin menegaskan komitmennya menerapkan sistem reward and punishment secara adil, tanpa perlakuan istimewa pada pihak tertentu.
“Kita semua satu keluarga, tidak ada anak emas, tidak ada dinas prioritas. Semua bergerak untuk Bekasi,” ujarnya.
Meski masih menghadapi tantangan belanja pegawai yang berada di atas ambang ideal, Endin optimistis persoalan tersebut dapat dikendalikan dengan tata kelola yang tepat dan koordinasi yang solid.
“Kami tidak akan menghindar dari tanggung jawab dan tetap optimistis kondisi ini bisa dikendalikan,” pungkasnya. (Iky)