Menurutnya, kemenangan calon yang didukung politisi dapat memperkuat jaringan politik hingga level grassroot. Karena itu, Pilkades tidak bisa lagi hanya dilihat sebagai pertarungan antarcalon kepala desa. “Level grassroot ini sebagai ujung tombak untuk nanti pemenangan Pemilu 2029,” ujarnya.
Meski demikian, keterlibatan anggota DPRD dalam mendukung salah satu calon kepala desa dinilai bukan persoalan selama dilakukan sesuai aturan. Jio menegaskan, dukungan politik tersebut merupakan urusan pribadi. Yang terpenting, dukungan itu tidak menggunakan fasilitas maupun anggaran negara.
“Jadi yang penting dalam berkampanye kita tidak menggunakan fasilitas negara, kemudian kita tidak menggunakan anggaran dari Pemkab Bekasi. Karena ini operasional pribadi semua. Kalau secara undang-undang tidak dilarang,” tegasnya.
Baca Juga:TPS Ilegal Sukadami Terbakar, DLH dan Damkar Berhasil Padamkan ApiPolresta Karawang PTDH Dua Personel Melanggar Kode Etik
Bahkan, Jio pun tak menutup-nutupi, keterlibatan anggota DPRD dan jaringan politik yang turut ikut mewarnai pelaksanaan Pilkades tidak serta-merta hanya sebatas memberikan dukungan. Contohnya internal PDI Perjuangan sendiri, kata dia, terdapat kader maupun keluarga anggota dewan yang ikut turun langsung dalam kontestasi Pilkades.
“PDI Perjuangan saja ada kader kita yang keluarganya nyalon, di Tambelang ada suaminya dewan Nurhayati. Kemudian di Muaragembong ada istrinya dewan Napsin. Jadi semua punya jagoan masing-masing, di anggota dewan lain juga ada istrinya, anaknya, suaminya, saudaranya yang nyalon,” jelasnya.
Kuatnya muatan kepentingan politik dalam pesta demokrasi tingkat desa terlihat di Desa Pantai Bakti, Kecamatan Muaragembong. Dua anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari partai berbeda bahkan terlibat dalam satu pertarungan politik melalui dukungan terhadap calon kepala desa yang menjadi jagoan masing-masing.
Fakta di lapangan menunjukkan, istri Napsin Giridawangsa, politisi PDI Perjuangan yang menjabat Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi, maju sebagai calon kepala desa. Di kubu berseberangan, suami Ade Jenah Fajarwati, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang duduk di Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi, juga maju sebagai calon kepala desa dalam kontestasi yang sama.
Persaingan politik serupa juga terjadi di Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan. Suami anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Nunung HS, politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), kembali maju sebagai calon kepala desa. Namun, langkahnya kali ini harus berhadapan dengan kandidat yang mendapat dukungan dari anggota DPRD lainnya yakni Jamil SE, politisi berlatarbelakang Partai Amanat Nasional (PAN).