KARAWANG – Pelaksanaan Reses 1 tahun 2020 masa sidang 2020/2021 sudah selesai. Dalam masa reses kali ini, sedikitnya ada sembilan poin aspirasi yang menjadi fokus utama fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPRD Provinsi Jawa Barat.
Mewakili Fraksi PKS, Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Ir. H. Abdul Hadi Wijaya, M.Sc memaparkan, berdasarkan masukan-masukan yang diperoleh selama masa reses tahun ini. Sedikitnya, ada 9 hal yang perlu jadi pertimbangan Pemerintah Provinsi Jawa Bart
Pertama, selama reses ini, PKS mendapat banyak sekali aspirasi yang sifatnya nasional. Yaitu, mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar bersikap tegas menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Karena dianggap akan merugikan kaum buruh.
Baca Juga:Jelang Debat, Paslon Nomor 3 Kumpul Bersama Parpol PengusungSMPN 5 Karawang Barat Salurkan Bansos
Aspirasi ke dua, tentu tak bisa lepas dari bidang kesehatan. Dimana, hingga saat ini masih ada 7 wilayah di Jawa Barat yang masuk dalam zona penularan tinggi, 14 wilayah dengan penularan sedang, dan 6 wilayah dengan penularan yang kecil.
“Untuk itu anggaran maupun bantuan sarana-prasarana untuk penanganan Covid-19 harus tersedia dengan memadai. Termasuk di dalamnya anggaran Alat Pelindung Diri (APD) di puskesmas-puskesmas, serta kesiapan kemungkinan terjadinya lonjakan kasus menjelang libur panjang akhir tahun,” tegas Gus Ahad, Senin, (23/11/2020) kemarin.
Selanjutnya, pada reses ini juga PKS menyoroti soal isu pendidikan. Dimana seharusnya, pemerintah hadir dan memastikan pendidikan gratis di Jawa Barat. Selain itu, PKS juga fokus untuk mendorong adanya upaya peningkatan kesejahteraan guru-guru non-ASN.
Ke empat, lanjut Gus Ahad, pihaknya juga banyak mendapat aspirasi di bidang keagamaan. Diantaranya, tunjangan guru ngaji, sarana pra sarana selama Pandemi Covid, serta agar diadakan bantuan peningkatan sarana keagamaan seperti masjid dan pesantren.
“Ke Lima bidang ekonomi, diantaranya, perlunya pengawasan dan pengawalan terhadap bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah untuk perbaikan ekonomi masyarakat selama Covid-19 agar mudah diakses dan diberikan secara berkeadilan,” tandasnya.
Selain itu, PKS juga banyak mendapat aspirasi di bidang pertanian, perkebunan, dan nelayan. Aspirasi ke tujuh, pihaknya juga mendapat banyak keluhan. Perihal penurunan jumlah bantuan sosial. Selain itu, perlu juga dilakukan evaluasi terhadap penerima PKH di Jawa Barat.