Dewan Minta Besaran BLT Dievaluasi
PURWAKARTA– Anggota DPRD Purwakarta dari Fraksi Golkar, Dias Rukmana Praja menilai, pendistribusian bantuan sosial bersumber dari APBD Purwakarta bagi warga terdampak Covid-19 belum memenuhi rasa keadilan. Untuk itu, dirinya meminta pemerintah melakukan evaluasi terutama terkait besaran anggaran dan jumlah penerima. “Jangan sia-siakan anggaran sebesar Rp 24 miliar itu jika nantinya malah menimbulkan ketidakpercayaan publik kepada pemerintah,” ujar dia. Seperti diketahui, Pemkab Purwakarta hari ini mulai mendistribusikan BLT bersumber dari APBD kepada penerima sebanyak 12 ribu kepala keluarga (KK). Setiap KK mendapatkan Rp500.000 per bulan selama empat bulan terhitung Mei. “Jika dikalkulasikan setiap KK akan mendapatkan bantuan sebesar Rp2 juta yang diberikan selama empat bulan. Kami anggap ini belum mencerminkan rasa adil dan merata, karena warga Purwakarta jumlahnya ratusan ribu jiwa,” kata wakil rakyat dari Dapil Plered, Tegalwaru, dan Maniis itu. Ia pun menyodorkan sejumlah opsi kepada Pemkab Purwakarta berkaitan dengan distribusi bansos dampak Covid-19 di wilayah tersebut. “Pertama, bisa saja dengan besaran yang sama (Rp500 ribu), tapi bantuan diberikan hanya satu kali. Artinya jumlah penerima pun akan lebih banyak,” kata Dias. Opsi lainnya, lanjut Dias, besaran bantuan dikurangi menjadi Rp300.000 tetap diberikan selama empat bulan. “Jika jumlah tersebut disepakati, jumlah warga penerima bantuan akan bertambah,” ujar Dias. Atau mungkin bisa juga menggunakan opsi ketiga yaitu jumlah bantuan sebesar Rp200.000, diberikan selama empat bulan berturut-turut. “Uang sebesar Rp24 miliar tersebut akan menyasar sekitar 30.000 KK,” kata dia. Opsi lainnya, bisa saja Pemkab Purwakarta hanya memberikan bantuan satu kali sebesar Rp 200 ribu. Kini, sambung Dias, pada dasarnya setiap orang berharap bantuan dampak Covid-19. “Soal korona bukan hanya persoalan miskin atau kaya, semua terdampak. Dari sini pemerintah harus melihat dan bersikap lebih bijak lagi. Bayangkan, jika hanya 12.000 KK yang menerima bantuan. Saya kira hanya sekitar 3 KK saja pada setiap RT di wilayah Purwakarta yang bakal menerima bantuan, apa gak bakal ramai?” ujarnya. Ia juga mengatakan, tidak ada yang mengetahui sampai kapan kondisi seperti saat ini akan berakhir. Siapa tau bulan depan juga sudah selesai dan masyarakat bisa hidup dengan normal kembali. Sehingga bantuan sebesar Rp 24 miliar itu tidak sia-sia. “Kita harus melihat kasus dari bantuan gubernur yang sekarang jadi ramai di kalangan bawah saya tidak mau seperti itu sehingga nanti Pemda dianggap tidak bisa mengatur bantuan dengan baik. Apalagi di bawah masyarakat menanyakan kepada kami terkait bantuan itu juga masih belum banyak yang kebagian,” ungkapnya. (red)