Beras PSBHB 100 Ton

Beras PSBHB 100 Ton
BERAS PSBB: Bupati Cellica saat peninjauan sejumlah gudang Bulog Subdivre Karawang bersama Forkominda (2/5/2020).
0 Komentar

Distribusi Lamban
Sementara itu sejumlah organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kabupaten Karawang, menilai distribusi bantuan sosial (bansos) untuk warga terdampak Covid-19 di Karawang lamban.
Padahal menurut mahasiswa yang tergabung dari IMM, PMII, HMI, GMNI, GMKI dan KAMMI itu, Karawang sudah ditetapkan sebagai zona merah Covid-18 sejak awal April 2020 lalu oleh Pemprov Jabar.
“Pemkab Karawang memang sudah membentuk Tim Gugus Tugas Covid-19, hanya progres yang dilakukan masih berkutat di wilayah angka, seperti perhitungan ODP PDP dan pasien Positif. Penilaian progres itu kami simpulkan dari berbagai pandangan masyarakat,” ujar Ketua IMM Kabupaten Karawang, Ichsan Maulana, Minggu (3/5/2020).
Meski begitu, lanjut Ichsan, Cipayung Plus Kabupaten Karawang, mencoba mengkonfirmasi dengan mengirimi surat permohonan data yang diterima langsung oleh Ketua Harian Gugus Tugas Covid-19 Karawang.
“Di surat itu ada tiga poin utama yang kami tanyakan berkaitan dengan Data Progres Penananganan (Kesehatan), data penerima bansos, dan prediksi sekaligus langkah Pemkab kedepan terhadap dampak pandemi ini,” paparnya.
Namun, lajut dia, Sudah lima hari terhitung sejak surat diterima, tidak ada tanggapan yang serius dari Gugus Tugas Covid-19 Katawang. Artinya progres kerja gugus tugas hasilnya belum signifikan.
“Terlebih kami menyoroti persoalan data penerima bantuan sosial untuk masyarakat terdampak. Bahkan Dinas Sosial belum mampu menunjukan data itu secara terbuka. Kami meyakini bahwa masih banyak data yang validitasnya diragukan, maka besar kemungkinan bansos itu menjadi polemik baru ditengah-tengah masyarakat,” ucapnya.
Cipayung Plus Karawang juga menghimbau agar Pemkab dapat menghimpun data secara riil dan up to date yang kemudian ditampilkan ke publik by name by address agar terwujud efektivitas dan ketepatan sasarannya.
“Dalam prinsip good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik ada prinsip partisipasi dan transparansi. Bagi Kami Pemkab Karawang dalam hal tata kelola dan manajemen data sangat buruk,” pungkasnya. (rie/shn)

Laman:

1 2
0 Komentar