SOROT: Pemkab Karawang bergerak cepat mengantisipasi penyebaran Covid 19 atau virus Corona. Banyaknya Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kabupaten Karawang, membuat Pemkab harus bergerak untuk mengurangi penyebaran virus corona.

*** Jangan Kemana-mana dalam Sebulan
KARAWANG– Pemkab Karawang bergerak cepat mengantisipasi penyebaran Covid 19 atau virus Corona. Banyaknya Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kabupaten Karawang, membuat Pemkab harus bergerak untuk mengurangi pendemi virus corona.
Keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) pada kawasan industri di Karawang menjadi wilayah yang patut disisir dalam upaya pencegahan penyebaran Coronavirus Desease 2019 (Covid-19). Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Karawang mengeluarkan keputusan “Lockdown” bagi para pekerja TKA sampai sebulan ke depan.
“Kami melarang untuk sementara waktu kepada para ekspatriat yang baru datang dari luar negeri maupun mereka yang berencana berangkat ke luar negeri guna antisipasi pencegahan corona,” ungkap Cellica dalam pertemuan bersama sejumlah pimpinan perusahaan yang dilaksanakan di Lantai 3 Pemda Karawang, Senin (16/3/2020) siang.
Bupati juga meminta peran aktif dokter klinik perusahaan untuk memverivikasi dan identifikasi ekspatriat di perusahaan masing masing.
“Minimal untuk ekspatriat yang dua minggu lalu memiliki riwayat perjalanan luar negeri. Dokter klinik perusahaan bisa langsung berkoordinasi dengan pihak puskesmas terdekat agar di data guna pelaporan ke Dinas Kesehatan,” jelas Bupati.
Selanjutnya, Bupati mengimbau pihak perusahaan menyediakan fasilitas hand sanitizer dan sabun. Selain itu, para karyawan harus selalu diberikan pemahaman pola hidup bersih dan sehat.
“Tidak berkontak fisik sementara waktu untuk mencegah penularan ke orang lain,” ujar Cellica.
Larangan Lockdown
Sementara itu Presiden Joko Widodo melarang pemerintah daerah untuk melakukan lockdown atau karantina wilayah dalam menghadapi penyebaran virus corona yang menyebabkan penyakit Covid-19.
Jokowi menegaskan bahwa kebijakan lockdown hanya dapat diambil oleh pemerintah pusat. “Kebijakan lockdown, baik di tingkat nasional dan tingkat daerah, adalah kebijakan pemerintah pusat,” ucap Presiden Jokowi dalam jumpa pers di Istana Bogor, Senin (16/3).
“Kebijakan ini tak boleh diambil oleh pemda, dan tak ada kita berpikiran untuk kebijakan lockdown,” kata Jokowi.
Jokowi menyebutkan, saat ini yang terpenting dilakukan adalah bagaimana mengurangi mobilitas orang, menjaga jarak, serta mengurangi kerumunan orang yang membawa risiko lebih besar pada penyebaran Covid-19.
Salah satu caranya adalah dengan melakukan aktivitas yang produktif dari rumah.
“Kebijakan belajar dari rumah kerja dari rumah dan ibadah di rumah perlu terus kita gencarkan untuk menghindari Covid-19 dengan tetap mempertahankan pelayanan kepada masyarakat,” kata dia.
Tak hanya soal lockdown, Jokowi juga meminta semua kebijakan besar di tingkat daerah harus dibahas dengan pemerintah pusat. Namun, ia tak merinci lebih jauh kebijakan besar yang dimaksud. “Untuk konsultasi, supaya cepat, saya minta daerah membahas dengan kementerian terkait, termasuk dengan satgas Covid-19,” kata Presiden. (red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here