KARAWANG – Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media Massa Kastorius Sinaga menilai peran nyata pakar kesehatan dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 sangat dibutuhkan. Terutama untuk memastikan protokol kesehatan dijalankan secara baik. Kastorius mengemukakan pandangannya saat menjadi pembicara pada webinar bertajuk “Pilkada Aman COVID-19 dan Demokratis” yang diselenggarakan Kemendagri bekerja sama dengan PB IDI, Selasa (9/6). “Bisa disimpulkan, peran pakar kesehatan sangat vital dalam memastikan kondisi kesehatan ke depan. Tidak hanya secara verbal, tetapi juga terlibat dalam memeriksa protokol itu, apakah sudah benar dan dilaksanakan dengan baik,” ucapnya. Kastorius menyambut baik antusiasme Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terlibat dalam upaya memastikan pilkada berjalan dengan baik, khususnya dari perspektif kesehatan. Kastorius juga menyebut pengalaman Korea Selatan sukses menggelar pemilu saat pandemi COVID-19, tepatnya 15 April lalu, patut menjadi contoh. Dalam webinar kali ini hadir sebagai pembicara Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, Ketua Umum PB IDI Daeng M. Faqih, Wakil Ketua Umum PB IDI Slamet Budiarto dan sejumlah nama lainnya. “Dengan jumlah pemilih 29 juta, mereka bukan saja berhasil meningkatkan partisipasi pemilih namun juga menurut temuan pakar kesehatan Korea Selatan, tidak ada penambahan kasus baru ketika diselenggarkan pemilu,” ucap Kastorius. Sementara itu, Wakil Sekjen PB IDI Fery Rahman mengatakan, pihaknya selama ini terlibat dalam tahapan pemilu maupun pilkada. Antara lain, dalam pemeriksaaan kesehatan calon-calon peserta pemilu maupun pilkada. Kini, dengan adanya interaksi antara Ditjen Otda Kemendagri dengan PB IDI, menunjukkan keterlibatan IDI dalam pelaksanaan demokrasi bertambah intens. Pandangan senada juga dikemukakan Ketua Umum PB IDI Daeng M. Faqih. Ia menegaskan pihaknya siap membantu pelaksanaan pilkada 15 Desember mendatang agar berjalan dengan baik dan aman dari sisi kesehatan. “PB IDI siap membantu sepenuhnya. Di masing-masing wilayah kabupaten dan kota, kami memiliki jaring-jaring wilayah dan cabang. Kalau diperlukan supervisi dan pengawasan, saya kira ini tugas kita bersama. IDI memiliki kewajiban dan tanggung jawab. Tidak ada kata tidak bagi kami,” pungkas Daeng.(red)