KBEONLINE.ID- Pilkada serentak tinggal itungan bulan. Jawa Barat sudah memasuki tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024, baik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub), Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup), maupun Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwalkot). Peran pemuda pun menjadi semakin krusial dalam menjaga situasi kondusif di tengah masyarakat.
Ketua Harian Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jawa Barat, Ihsanudin, menekankan pentingnya kontribusi aktif pemuda dalam mewujudkan pemilihan yang damai dan tertib. Terlebih kini, sebagian besar penduduk Jawa Barat merupakan kalangan muda dan produktif.
“Pemuda adalah kekuatan utama bangsa. Di tangan mereka, masa depan negara ditentukan. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memastikan bahwa proses demokrasi seperti Pilkada berjalan dengan baik, aman, dan damai,” kata Ihsanudin di Karawang, Kamis (27/6/2024).
Baca Juga:Diabaikan Ibu Bertahun-tahun, Stephanie Sugianto Minta Keadilan Malah Dituduh DurhakaCara Efektif RS Lira Medika Turunkan Berat Badan
Ihsanudin yang juga Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jawa Barat ini juga mengingatkan tentang bahaya politik uang atau money politic dan pragmatisme dalam Pilkada. Menurutnya, politik uang dan sikap pragmatisme dapat merusak demokrasi dan menghambat terpilihnya pemimpin yang benar-benar berkompeten dan berintegritas.
“Politik uang adalah musuh demokrasi. Ketika pemilih dipengaruhi oleh uang atau janji-janji pragmatis, esensi dari demokrasi itu sendiri hilang. Keputusan memilih seharusnya didasarkan pada visi, misi, dan kapabilitas calon, bukan pada imbalan materi,” tegas Ihsanudin.
Ia juga menambahkan bahwa politik uang hanya akan menghasilkan pemimpin yang tidak memiliki komitmen untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Pemimpin yang terpilih melalui cara-cara ini cenderung akan lebih fokus pada pengembalian modal kampanye daripada melayani masyarakat dengan baik.
“Perilaku pragmatis dan jual beli suara dapat merusak esensi demokrasi. Sebab pemimpin yang terpilih nantinya dipastikan tidak sesuai dengan tujuan awal, tidak memiliki kemampuan menjadi pemimpin, tidak jujur, dan tidak bisa menolak korupsi,” katanya.
Pragmatisme dalam memilih pemimpin, katanya, berbahaya. Memilih pemimpin hanya karena keuntungan jangka pendek atau manfaat pribadi akan merusak tatanan demokrasi. Masyarakat harus kembali kepada idealisme bahwa pemimpin yang dipilih haruslah mereka yang memiliki visi jangka panjang untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.