KOTA BKEASI- Kasus korupsi yang menjerat Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi akan memasuki babak baru. Perkara itu akan disidangkan di Pengadilan Tipikor Bandung. Panitera Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri (PN) Bandung Yuniar mengatakan sejauh ini belum ada penetapan kapan sidang kasus itu digelar. Sebab, pihaknya belum menerima pelimpahan dari Jaksa penuntut umum (JPU) KPK.
“Masih belum ada pelimpahan sampai saat ini,” ucap Yuniar kepada detikJabar via pesan singkat, Senin (9/5/2022)
Yuniar menuturkan pelimpahan tergantung dari JPU KPK. Pihaknya hanya menerima berkas pelimpahan yang nantinya disiapkan untuk persidangan.
“Iya masih menunggu (pelimpahan),” kata dia.
Baca Juga:BPBD Cikarang Ajak Masyarakat Vaksin ‘Booster’Ketua DPRD: Ucapan Saya Dipelintir
Sebelumnya, Berkas perkara kasus suap Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi telah dinyatakan lengkap. Dia dan tersangka lainnya akan segera disidang di Pengadilan Tipikor Bandung.
“Tim penyidik telah selesai melaksanakan tahap II yaitu penyerahan Tersangka dan barang bukti tersangka RE dkk kepada tim jaksa. Dari hasil pemeriksaan kelengkapan isi berkas perkara terpenuhi dan telah lengkap,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Jumat (29/4).
Diketahui, Rahmat Effendi ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan serta pengadaan barang dan jasa, dari hasil operasi tangkap tangan (OTT). Dari OTT, kasus dugaan korupsi ini, KPK mengamankan uang total Rp 5,7 miliar.
KPK turut menjerat Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi alias Pepen sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU). Sangkaan itu merupakan yang terbaru setelah sebelumnya Pepen dijerat sebagai tersangka perkara suap dan pungli setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT).
Terakhir KPK menelusuri tentang pembangunan glamorous camping atau glamping yang pembiayaannya diduga KPK dilakukan Pepen dengan pungutan liar atau pungli. Lokasi glamping itu berada di Cisarua, Bogor. (bbs/mhs)