KBEONLINE.ID – Pencairan 3 Bansos Dikebut Turun Serentak Bulan Januari Ini, Dari penelururan media ini, bantuan sosial PKH, Bansos Beras dan Bansos Keluarga Rawan Stunting Dikebut Turun Serentak di Bulan Januari 2024 ini.
Tercatat ada 1,4 Juta Keluarga Rawan Stunting akan terima bansos. Pemerintah juga akan mengucurkan bansos beras 10 kg per bulan ke 10 juta KPM. Dan yang terakhir mencairkan PKH ke 10 juta lebih keluarga di Indonesia.
Tentu saja karena berdekatan dengan jelang pencoblosan Pemilu, muncul usulan agar pencairan bansos ditunda dulu, meski kemudian ditolak karena alasan rakyat sedang membutuhkan.
Baca Juga:Selebgram Tante Ernie Moveon di Tahun Baru, Mengakui 2023 Menjadi Tahun Terberat dalam HidupnyaBukan Sesar Lembang, Gempa Sumedang Ternyata Berasal dari Sesar Tampomas
Usulan agar pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial (bansos) sampai kontestasi Pemilu 2024 digaungkan oleh Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Pro dan kontra mewarnai usulan ini.
Mulanya TPN Prabowo-Mahfud mengadakan konferensi pers di kawasan Menteng, Jumat (29/12/2023). Mereka menilai hal itu harus dilakukan untuk menghindari kecurigaan menguntungkan pasangan capres dan cawapres tertentu.
“Pejabat pemerintah sangat rentan dicurigai bagi-bagi bansos dan itu menguntungkan paslon tertentu. Mudah-mudahan saya salah. Tapi persepsi publik seperti itu. Sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai pilpres, agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka,” kata Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Todung Mulya Lubis.
Ia meminta pemerintah untuk mempertimbangkan usulan tersebut. Todung menyebut pembagian bansos saat kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu untuk meraup suara rakyat.
“Tapi menurut saya dalam konteks pilpres dan pemilu sebaiknya itu tidak dilakukan, sampai pilpres ini selesai. Jangan ada pihak yang mengambil keuntungan dari situasi semacam ini,” imbuhnya.
Todung juga menyarankan Bawaslu sebagai pengawas untuk melakukan investigasi jika ada pembagian bansos saat masa pemilu. Jika tetap ada pembagian, kata Todung, harus dipastikan bansos tersebut betul-betul dari pemerintah.
“Jadi saya minta Bawaslu untuk melakukan investigasi misalnya terhadap semua pembagian Bansos, karena pada hakekatnya, Bansos itu adalah program pemerintah,” tuturnya.