KISRUH PIGURA BUPATI-WABUP HINGGA PENGADAAN TONG SAMPAH
Dinas Pendidikan (Disdik) Karawang menjadi sorotan dalam dua pekan terakhir. Komisi IV DPRD Karawang saat ini sedang mengumpulkan data dan bukti sejumlah masalah di Disdik hasil aduan dari masyarakat. Borok-borok di Disdik bakal diungkap dan dipertanyakan dalam waktu dekat ini pada forum rapat dengar pendapat (RDP)
Dugaan kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat Disdik Karawang tengah dipelototi Komisi IV DPRD Karawang. Mencuatnya kasus pengadaan pigura fiktif bergambar Bupati dan Wakil Bupati Karawang, ternyata membuat para wakil rakyat mengaku geram kepada para pejabat di Disdik. Sekertaris Komisi 4 DPRD Karawang, Atta Subagja mengungkapkan, selain kasus dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang pada kasus pengadaan pigura Bupati-Wabup. Ternyata, Komisi IV DPRD Karawang sudah memiliki sejumlah catatan merah terhadap kinerja Disdik Karawang di bawah pimpinan Asep Junaedi. Belakangan ini, sebut Atta, Komisi IV banyak menampung laporan masalah di tubuh Disdik Karawang. Selain masalah pengadaan pigura, Atta mengaku, belum lama ini Komisi 4 menerima laporan terkait masalah pengadaan tong sampah. “Ada beberapa kasus yang baru kita dengar ya, termasuk kemarin katanya pengadaan tong sampah. Nanti kita akan panggil Kadisdik,” ujar Atta kepada KBE Rabu, (9/3/2022) kemarin. Atta menyebut, anggaran di Dinas Pendidikan Karawang merupakan salah satu yang terbesar dibandingkan dinas-dinas lain. Pihaknya mengaku, sudah mewanti-wanit kepada pejabat Disdik Karawang untuk lebih bijak dalam menggunakan dan membelanjakan uang negara. Selain itu, Atta menyebut, terjadinya banyak masalah di tubuh Disdik Karawang. Tak lepas dari minimnya upaya sosialisasi program kepada masyarakat Karawang mau pun mitra dinas lainnya. Menurutnya, saat ini Disdik Karawang kurang transparan dalam mengungkap penggunaan anggaran dari uang negara.Â
“Saya pikir ketika ada keterbukaan publik, transparansi anggaran dan sebagainya. Nanti orang-orang curang itu akan sulit untuk bergerak. Itulah sebabnya, sosialisasi dan transparansi anggaran sangat penting,” tegasnya.
Di tempat yang sama, anggota Komisi IV, dari Fraksi PDI-Perjuangan, Toto Suripto menambahkan, bahwa dalam kasus pengadaan pigura Bupati-Wabup di Disdik Karawang sarat akan dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang pejabat.