KARAWANG – Puluhan warga Desa Tamansari Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang menggelar demo dengan mendirikan tenda di kantor Bupati Karawang, rabu (15/9/2021). Aksi tersebut dilakukan untuk menolak pembebasan lahan Japek 2 dengan nilai harga ganti rugi yang murah.
Mereka tidak rela tanahnya dihargai murah, demi pembangunan Jalan Tol Jakarta Cikampek 2 yang menghubungkan Jasiasih Bekasi, hingga ke Sadang, Purwakarta. Aksi ini untuk meminta perhatian pemerintah terutama bupati Cellica karena dinilai tidak peduli dengan nasib warga Desa Tamansari.
“Aksi ini sebagai bentuk kekecewaan kami terhadap Pemerintah Pusat maupun Pemkab Karawang. Ibu Bupati janji menemui kami bertepatan HUT Karawang, namun tidak ada di kantor. Padahal kami menunggu selama berjam-jam, tapi tidak juga datang,” jelas Kordinator Lapangan, Sidik Somantri kepada KBE.
Sidik mengatakan, sebanyak 65 warga Desa Tamansari yang memiliki 88 bidang lahan menolak membebaskan lahan mereka untuk pembangunan jalon tol Japek 2. Alasannya harga yang dipatok pemerintah jauh dari harga pasaran. Harga yang dipatok pemerintah hanya 600 ribu per meter. Padahal harga pasaran sudah mencapai Rp 1,6 juta.
“Kalau kami menerima harga pemerintah tidak bisa beli rumah lagi, karena harganya sudah mahal,” ungkapnya.
Padahal, jauh sebelum ada rencana pembangunan jalan tol, lahan di Desa Citaman sudah dihargai Rp 1,2 juta hingga Rp 1,6 juta/meter. Sebab, letak Dusun Citaman Desa Tamansari berhimpitan dengan kawasan industri.
“Intinya kami tidak menolak pembangunan. Tapi tolong lahan kami bebaskan dengan harga yang layak,” ujar Sidik.
Lanjut Sidik, jika pemerintah bersikukuh dengan harga yang dinilai secara sepihak, warga tetap akan bertahan di atas lahannya. Alasannya, kalau warga menerima harga murah, mereka dipastikan tidak akan bisa membeli tanah lagi untuk membangun pemukimannya.
Menurut Sidik, warga sudah melaporkan masalah pembebasan lahan ini ke sejumlah instansi seperti Komnas Ham dan DPR RI. Namun pemerintah ngotot mempertahankan harga yang sudah dipatok pemerintah. Terakhir mereka mengadu ke bupati Karawang, namun tidak dilayani.
“Terpaksa kami melakukan aksi pasang tenda karena ada anak-anak dan ibu-ibu kasihan mereka kepanasan. Kami berharap bupati mendengar keluhan kami,” imbuhnya.