Asal-Usul Penguasaan Lahan Harus Ditelisik

0 Komentar

KARAWANG- Selama dua pekan terakhir publik di Karawang menyoroti proyek penataan lahan di kawasan Puncak Sempur. Sejumlah nama telah diketahui dan mengklaim sebagai pemilik lahan dan sedang mengurus sertifikatnya di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Karawang. Namun, proses peralihan lahan itu pun kini mulai disorot.
Sejumlah pemerhati kebijakan publik dan pegiat anti korupsi mencurigai adanya dugaan keterlibatan pejabat di Karawang dalam banyaknya proses alih kepemilikan lahan hingga sampai lolos ke tahap pemrosesan sertifikasi lahan oleh kantor pertanahan.
Salah seorang pegiat antikorupsi, Panca Jihadi Al-Panji bahkan mengaku sudah melayangkan surat ke KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Ia berharap KPK dengan keweanangan yang menempel pada lembaga antirasuah itu bisa menelisik status kepemilikan lahan tersebut. Jika benar ada yang dikuasai atau dimiliki oleh pejabat, apakah telah masuk ke LHKPN atau kan tidak. Serta. Kata Panji KPK pun bisa menyelidiki sumber pendanaan untuk membeli tanah tersebut apakah dari hasil korupsi atau bukan. “Atau dari hasil warisan misalnya. Dan seandainya tanah itu milik pejabat tapi diatasnamakan orang lain tentu ini harus digali motivasinya apakah ini merupakan penyamaran dari money laundry atau bukan biarlah KPK yang nantinya menyelidiki dan kami meminta hal tersebut,” kata Panji.
“Dan kita tidak boleh menjudge terlebih dahulu apalagi judgmen-nya tanpa bukti yang cenderung fitnah,” timpal dia.
Sedangkan, laporan Panji ke PPATK, ia beberkan berisikan permintaan kepada PPATK sesuai kewenangannya untuk mengecek segala bentuk transaksi pembelian tanah yang ada di Karawang Selatan apakah dana pembelian tanah tersebut diperoleh dari cara yang illegal atau tidak.
“Jangan sampai timbul fitnah juga, orang dapat warisan atau usaha hasil keringatnya malah dituduh yang bukan-bukan,”kata dia.
Alasan lain yang mendorong Panji melapor ke KPK dan PPATK ialah adanya sejumlah proyek infrastruktur yang dibiayai oleh APBD seperti jalan serta jembatan di sekitar tanah-tanah itu. Padahal, ia rasa masih banyak titik lain yang lebih mendesak dan membutuhkan untuk dibangun.

0 Komentar