KBEonline.id – Forum Dinas Perkebunan tidak hanya menghadirkan komunikasi satu arah, melainkan forum diskusi bersama perwakilan asosiasi petani pekebun setiap komoditas di Jawa Barat, yang terdiri dari APTI, APKI, APTEH, APCI, AGKP, APTRI, APEKI, APAKAI, AP3MA, APKARINDO, GAPPERINDO, MPIG dan GPP Jabar Banten. Diskusi ini bertujuan untuk membahas persoalan yang dihadapi di bidang perkebunan, agar diperoleh solusi serta masukan yang sesuai untuk pembangunan perkebunan di Jawa Barat.
Turut hadir pula Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, R. Yunandar R. Eka Perwira, yang dalam sambutannya mengungkapkan, Forum Perangkat Daerah seharusnya memberikan solusi atas permasalahan yang ada dan tantangan ke depan, bukan hanya sekedar formalitas, untuk dituangkan dalam suatu rencana strategis. Forum OPD ini harus mendesign pembangunan yang sesuai dengan tujuan pemerintah pusat, dalam hal ini harus in line. Kuncinya ada di pemerintah selaku eksekutif.
“Kita harus dapat melihat secara detail, bukan hanya berdasarkan angka-angka saja,” ungkapnya.
Baca Juga:Menuju Perkebunan Unggul, Forum Disbun Jabar Pertajam Rencana Kerja 2024-2026 Mengungkap Sejarah Malam Nisfu Sya'ban: Tradisi, Makna, dan Kebiasaan di Belahan Dunia
Menurut Yunandar, kunci keberhasilan suatu bangsa maju itu salah satunya adalah dengan apresiasi. Kopi Puntang diapresiasi sebagai kopi terbaik di Atlanta, Georgia. Kemampuan masyarakat Jawa Barat di sektor perkebunan itu luar biasa. Selain itu, Jawa Barat juga merupakan produsen teh terbesar di Indonesia.
Yunandar mengungkapkan, pemerintah harus mendorong petani melakukan nilai tambah produk, dengan tidak lagi menjual hasil perkebunannya dalam bentuk bahan baku. “Dengan cara memberikan akses pasar langsung kepada petaninya, dalam hal ini pemerintah harus menjadi offtaker dan marketer di Jawa Barat,” katanya.
Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Jawa Barat, Dudung Supriyadi yang juga hadir dalam forum ini menjelaskan, NTP (Nilai Tukar Petani) Jawa Barat mengalami kenaikan. Hal ini berarti Indeks harga yang diterima petani mengalami kenaikan yang lebih tinggi dibanding Indeks harga yang dibayar. Kemudian, NTUP (Nilai Tukar Usaha Pertanian) Jawa Barat mengalami kenaikan diakibatkan oleh kenaikan Indeks Harga yang Diterima Petani lebih tinggi dari kenaikan Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal.