KARAWANG, KBEonline.id – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Karawang melayangkan peringatan keras terhadap kondisi pendidikan dasar di wilayah Kabupaten Karawang. Dengan mengangkat tema “Karawang Darurat Pendidikan”, GMNI menilai banyak sekolah dasar di daerah pelosok dan pesisir yang mengalami kerusakan parah dan tertinggal jauh dibandingkan wilayah perkotaan.
Ketua DPC GMNI Karawang, Muhamad Alfani Husen, menyatakan bahwa kondisi pendidikan di sejumlah kecamatan seperti Tegalwaru, Ciampel, dan Pedes sangat memprihatinkan. Ia menyoroti langsung kerusakan berat pada bangunan sekolah, toilet yang tidak layak pakai, serta jalan akses berlumpur yang menyulitkan siswa dan guru untuk datang ke sekolah.
“Bagaimana kita bisa bicara pendidikan berkualitas kalau masih ada sekolah yang kondisinya lebih mirip kandang kambing?” ujarnya.
Baca Juga:Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Karawang Capai 56, DP3A Perkuat Sinergi dengan Pemerintah DesaO2SN Tingkat SMA Kabupaten Karawang 2025: Ajang Seleksi dan Penemuan Bakat Olahraga
GMNI menilai bahwa ketimpangan alokasi anggaran pendidikan menjadi akar persoalan utama. Menurut Alfani, dana pendidikan Karawang tergolong besar, namun distribusinya terlalu terpusat di wilayah perkotaan dan mengabaikan daerah pinggiran.
“Ini bentuk nyata dari gagalnya pemerataan pembangunan di sektor pendidikan,” katanya tegas.
Tak hanya menyoroti kondisi infrastruktur, GMNI Karawang juga mengungkap adanya praktik pungutan liar di sejumlah satuan pendidikan yang makin membebani masyarakat, khususnya keluarga miskin. Fenomena ini, menurut mereka, memperparah ketimpangan dan mempersempit akses pendidikan bagi anak-anak dari kalangan tidak mampu.
Berdasarkan kajian lapangannya, GMNI Karawang mendesak Pemerintah Kabupaten Karawang melakukan penguatan pengawasan terhadap penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta mendorong reformasi tata kelola pendidikan yang transparan dan partisipatif. Mereka menilai pengawasan masyarakat perlu dilibatkan untuk mengawal integritas sektor pendidikan.
Sebagai bentuk konkret dari aksi mereka, GMNI mengajukan sejumlah tuntutan. Di antaranya adalah rehabilitasi menyeluruh infrastruktur sekolah dasar, terutama di wilayah pelosok dan pesisir, penghapusan pungutan liar di sekolah, serta penyediaan fasilitas sanitasi, air bersih, dan ruang kelas yang layak. Mereka juga menuntut pemerataan distribusi guru, peningkatan kompetensi pendidik, dan penguatan peran masyarakat dalam pengawasan pendidikan.
“Kami ingin pemerintah tidak hanya sibuk mencanangkan program, tapi benar-benar hadir di tengah kondisi real sekolah-sekolah yang rusak. Ini soal hak dasar anak bangsa yang sedang terabaikan,” ujar Alfani. Ia berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah nyata untuk menyelamatkan masa depan pendidikan di Karawang.