BEKASI, KBEonline.id – Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan persoalan lingkungan di Kabupaten Bekasi yang merupakan kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara masih memiliki berbagai persoalan seperti permasalahan banjir, kualitas udara, hingga sampah masih menjadi pekerjaan rumah besar yang belum sepenuhnya ditangani secara serius oleh kawasan industri.
“Ya, saya baru pada enam kawasan industri. Jadi belum bisa memetakan secara detail, kondisinya terwakili dari kondisi Bekasi. Bekasi pertama tadi sudah kita sama-sama lihat, begitu hujan sedikit pasti banjir. Kualitas udaranya juga tidak baik-baik amat. Kemudian sampahnya hari ini bermasalah. Jadi saya melihat kawasan industri di daerah ini belum seluruhnya bisinergis dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan kita,” kata Hanif di Cikarang pada Selasa (09/9).
Ia menilai, kawasan industri di Kabupaten Bekasi belum sepenuhnya bersinergi dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan. Padahal, menurutnya, investasi jangka panjang pada kelestarian lingkungan sangat penting bagi keberlangsungan bisnis. “Padahal berinvestasi jangka panjang untuk kebaikan lingkungan itu sangat penting untuk keberlangsungan bisnis mereka,” kata Hanif.
Baca Juga:Sekolah Vokasi Jadi Andalan Pemkab Bekasi Tekan PengangguranSatnarkoba Polres Karawang Bongkar Peredaran Ganja 3,5 Kilogram, Tiga Orang Ditangkap
Hanif menjelaskan, pihaknya telah menyusun desain langkah detail bersama pemerintah kabupaten/kota. Namun, pengendalian kawasan industri akan lebih diintensifkan pada tahun-tahun mendatang.
“Nah langkah-langkahnya kami sudah melakukan desainan, menyusun langkah detail dengan teman-teman di kabupaten/kota. Namun di kawasan industri belum sepenuhnya kami bisa sentuh,” imbuhnya.
Terkait sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, Hanif menyebut keterbatasan personel membuat koordinasi harus lebih inovatif. “Kami minta para direktur dan deputi melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota dan provinsi minimal seminggu sekali. Tahun ini fokus membantu pemerintah daerah menangani masalah sampah, sementara pengawasan di kawasan industri akan lebih intensif tahun depan,” jelasnya.
Hanif menambahkan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan akan ditarik hingga level provinsi. Hal ini dilakukan karena kemampuan sumber daya manusia di kabupaten/kota masih terbatas. “Tahun depan aktivasi pengawas dan penegakan lingkungan hidup akan dilakukan di provinsi, sementara kabupaten/kota akan fokus pada pembinaan dan pengendalian lingkungan (pedal),” ungkapnya.